Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2021, 09:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani mengatakan, kenaikan angka kematian akibat Covid-19 menunjukkan pemerintah tidak berhasil menurunkan angka mortalitas.

"Jika hari ini angka kematian semakin tinggi, artinya pemerintah gagal melakukan penurunan angka mortalitas. Bahkan, kematian mencapai angka tertinggi 387 kasus," kata Netty saat dihubungi, Kamis (28/1/2021).

Dengan data yang tak ada tanda-tanda membaik, Netty menuturkan, perlu adanya kebijakan yang didasari pada evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan. 

Baca juga: IDI: Hingga 27 Januari, 647 Tenaga Kesehatan Meninggal akibat Covid-19

Sudah waktunya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang tengah diterapkan. Apa yang salah dari kebijakan yang sudah diterapkan, sebaiknya segera direvisi," ujarnya. 

Pandemi, kata dia, tidak dapat ditangani dengan cara-cara setengah hati. Diperlukan kebijakan berbasis saintifik, ilmiah, dan terukur, bukan sekadar kebijakan populis non-saintifik.

"Apalagi hanya bersifat gimmick," ujarnya.

Netty mengingatkan pandemi hampir berjalan satu tahun, tetapi korban masih berjatuhan dan kapasitas rumah sakit hampir penuh.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah dan seluruh Kementerian dan lembaga yang terlibat, lebih tegas dalam penanganan Covid-19.

"Pelaksanaan PSBB yang diperketat, penyiapan RS lapangan, rekrutmen tenaga kesehatan dengan kebijakan yang afirmatif, menyiapkan obat-obatan protokol Covid-19 yang diperlukan, dan melaksanakan vaksinasi," ucapnya.

Lebih lanjut, Netty mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai Indonesia mampu mengendalikan pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi melihat fakta empirik seperti antrean rawat inap di rumah sakit dan tingginya angka kematian.

"Kita khawatir itu (klaim presiden) hanya sebatas asumsi yang tidak berangkat dari fakta empirik yaitu tingginya kasus, antrian rawat inap pasien positif, tingginya angka mortalitas," tuturnya.

"Tak terbantahkan bahwa kita belum mampu menangani pandemi dengan baik," imbuhnya.

Sebelumnya, data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga Rabu (27/1/2021) mencatat penambahan pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 387 kasus.

Baca juga: Satgas Akui Program Vaksinasi Covid-19 Berjalan Lambat di Awal

Penambahan ini merupakan angka tertinggi terhitung sejak pandemi melanda Indonesia. Dengan demikian, total pasien meninggal dunia yaitu 28.855 orang.

Dalam data yang sama, terjadi penambahan sebanyak 11.948 kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Sehingga, total jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.024.298 kasus.

Kemudian, terjadi penambahan penambahan pasien sembuh sebanyak 10.974 orang. Maka, total pasien sembuh menjadi 831.330 orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com