Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Harap Bansos Tingkatkan Daya Beli Masyarakat dan Ekonomi Nasional

Kompas.com - 04/01/2021, 16:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap, berbagai bantuan sosial (bansos) yang diberikan ke masyarakat dapat meringankan beban ekonomi keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.

Ia juga berharap, bansos mampu menggerakkan ekonomi nasional.

"Mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik," kata Jokowi saat meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Rakyat Jangan Menunggu Bansos Terlalu Lama

Jokowi pun meminta para menteri dan gubernur mengawal proses penyaluran bansos. Ia ingin bansos disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

Jokowi juga mewanti-wanti agar penyaluran bansos diawasi secara ketat sehingga tidak terjadi pemotongan dalam bentuk apa pun.

"Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini diberi tahu, tidak ada potongan-potongan," ujar Jokowi.

"Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos," ucap dia. 

Kepada para penerima bansos, Jokowi berpesan supaya mereka memanfaatkan uang bantuan secara tepat.

Ia mengingatkan agar jangan sampai uang bantuan digunakan untuk membeli rokok.

Uang bantuan tersebut, kata Jokowi, idealnya digunakan untuk membeli sembako atau kebutuhan pokok lainnya.

"Jadi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan untuk keluarga," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Bantuan Tunai Jangan untuk Beli Rokok, tapi Belikan Sembako

Dalam acara peluncuran bansos, ada 3 jenis bantuan yang disalurkan ke 34 provinsi, yakni program keluarga harapan (PKH), program sembako, dan bantuan sosial tunai (BST).

PKH akan diberikan kepada 10 juta keluarga yang disalurkan setiap 3 bulan sekali. Bantuan ini diberikan melalui himbara.

Total anggaran yang disiapkan untuk bantuan PKH sebesar Rp 28,7 triliun.

Baca juga: Jokowi: Ini Saya Ulang-ulang Terus, Tak Ada Potongan Bansos

Kemudian, program sembako akan disalurkan mulai Januari sampai Desember 2021 kepada 18,8 juta keluarga penerima. Anggaran yang disiapkan untuk bantuan ini senilai Rp 45,12 triliun.

Sementara itu, BST diberikan selama 4 bulan mulai Januari hingga April 2021 kepada 10 juta keluarga penerima. Total anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp 12 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com