Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perombakan Menteri dan Wakil Menteri yang Tak Sepaket...

Kompas.com - 24/12/2020, 06:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah melantik enam menteri dan lima wakil menteri sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/12/2020).

Enam orang menteri baru menggantikan enam menteri yang sebelumnya menjabat.

Sementara itu, lima orang wakil menteri ditempatkan di lima kementerian yang sebelumnya tidak memiliki nomenklatur jabatan wakil menteri.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, 6 Menteri dan 5 Wamen Baru Ucapkan Sumpah Jabatan

Adapun dari keenam menteri baru, ada dua orang yang harus bekerja sama dengan wakil menteri yang sebelumnya sudah ada, yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Khuomas dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Gus Yaqut dan Sandiaga masing-masing akan bergabung dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo yang posisinya tidak diganti.

Terkait kondisi ini, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, meski ada perombakan kabinet yang menyasar enam menteri, tetapi para wakil menterinya tidak semuanya ikut diganti.

Sehingga, perombakan kabinet ini tidak semuanya satu paket.

"Tidak satu paket, tidak harus," kata Heru ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Meski Sudah Dilantik, Kemenkes Belum Gelar Sertijab dari Terawan ke Budi Gunadi

Tak bisa memilih

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, perombakan kabinet yang tidak satu paket ini kemungkinan disebabkan Presiden ingin tugas yang diemban para wakil menteri tidak berubah.

Sehingga, yang ke depannya perlu diamati adalah manajemen ketika menteri yang baru akan bergabung dengan wakil menteri yang menjabat lebih dulu.

Hendri juga melihat bahwa para menteri seperti tak punya pilihan lain.

"Sebenarnya dari awal kan menteri ini seperti tak punya suara untuk tentukan siapa wakil-nya. Jadi wakil menteri itu ditaruh oleh Presiden dan diharapkan (menteri) bisa bekerja sama," kata Hendri ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Reshuffle 6 Menteri, Demokrat Nilai Pemerintah Ingin Kembalikan Kepercayaan Publik

Kondisi ini menurutnya menarik karena Presiden Jokowi mengharapkan adanya satu tim. Namun, menteri tak diberi ruang memilih wakil menterinya.

"Sekarang begitu juga. Menterinya baru tapi wakil menteri sudah ada," ucap Hendri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com