Reshuffle 6 Menteri, Demokrat Nilai Pemerintah Ingin Kembalikan Kepercayaan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menilai pemerintah berusaha mengembalikan kepercayaan publik dengan adanya perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, soal kepercayaan publik ini menjadi krusial karena masyarakat kini merasakan beban hidup akibat dampak pandemi Covid-19.

"Jadi prioritas pertama adalah bagaimana manajemen pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan akibat pandemi. Prioritas kedua pemulihan ekonomi," kata Imelda saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/12/2020).

"Namun, yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah ini benar-benar serius bekerja untuk mereka," lanjutnya.

Imelda menyebut beban masyarakat kini bertambah akibat pandemi.

Selain beban ekonomi sehari-hari, krisis kesehatan juga dihadapi masyarakat.

Baca juga: Resmi Jadi Mendag, M Lutfi: Saya Ingin Pastikan Barang Indonesia Kompetitif di Dunia

Terlebih, sebelumnya ada dua menteri yang tersandung kasus korupsi dan kini menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Soal mengembalikan kepercayaan masyarakat inilah yang menjadi tantangan kabinet pada 2021-2024," lanjut Imelda.

Proporsional

Lebih lanjut, Imelda menilai komposisi menteri dan wakil menteri baru hasil reshuffle cukup proporsional.

Sebab, selain memberikan tempat bagi kalangan profesional sebagai wakil menteri, para menteri baru juga memiliki penguasaan di masing-masing bidang.

Imelda mencontohkan, Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan telah berpengalaman di jabatan yang sama pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, Lutfi juga pernah bertugas sebagai duta besar Indonesia untuk Jepang dan Amerika Serikat.

"Berarti pemerintah ingin ekspor kita itu lebih tinggi daripada kondisi tahun ini yang jeblok. Ingin neraca perdagangan kita lebih baik," tutur Imelda.

Baca juga: Jabat Menteri Sosial, Risma Akan Tetap Blusukan

Penunjukan dua menteri lain, yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga dinilai sudah melalui pertimbangan.