Wapres Beri IDI Tiga Tugas untuk Tingkatkan Kinerja Kesehatan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Maruf Amin memberikan tiga tugas kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam rangka meningkatkan kinerja kesehatan nasional.

Hal itu disampaikannya ketika memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Tahun 2020 pada Jumat (18/12/2020).

"Melalui rapat kerja nasional ini, saya meminta saudara-saudara sekalian untuk memikirkan beberapa hal yang saya anggap penting dalam rangka meningkatkan kinerja kesehatan Indonesia," ujar Maruf dikutip dari kanal Youtube PB IDI, Jumat (18/12/2020).

Pertama, meminta IDI memikirkan bagaimana caranya agar pemerintah bisa memperbaiki distribusi dokter umum pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas).

Baca juga: Wapres Harap IDI Lahirkan Gagasan Strategis Penanganan Covid-19

Berkaca dari pengalaman pengananan pandemi Covid-19, kata Mahfud, layanan Puskesmas yang tangguh menjadi tantangan ke depan.

Mengingat, Puskesmas sebagai garda terdepan mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya.

Kedua, Maruf mengharapkan IDI dapat ikut membantu dalam memperbaiki distribusi dokter spesialis di rumah sakit, terutama rumah sakit di luar Pulau Jawa.

Maruf menyadari, bahwa biaya untuk menjadi dokter spesialis tidak murah. Sehingga, setelah lulus sekolah dokter spesialis, umumnya memilih untuk bekerja di kota besar.

"Bila hal ini terus terjadi, maka capaian indikator kesehatan kita akan makin sulit mengejar ketertinggalan dari negara sekitar," kata Maruf.

Baca juga: Maruf Amin: Indikator Kesehatan Indonesia Masih Tertinggal Dibanding Negara Lain

Adapun, tugas ketiga adalah IDI dapat memberi masukan kepada pemerintah agar para dokter terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas.

Peningkatan pelayanan itu bisa dilakukan dengan mengacu evidence medicine. Sehingga, IDI harus dapat mendorong percepatan penyusunan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK).

"Beserta perkiraan biayanya agar kualitas layanan sesuai standar. PNPK ini sangat penting di dalam rangka menegakkan standar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah di Tanah Air," katanya.

Maruf menjelaskan, berdasarkan laporan World Health Statistics yang diterbitkan WHO pada 2020, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia menembus 177 per 100.000 kelahiran hidup.

Baca juga: Maruf Amin Sampaikan Dukacita Atas Banyaknya Dokter dan Tenaga Kesehatan yang Gugur Akibat Covid-19

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding jumlah kematian ibu melahirkan di Malaysia, yakni 29 per 100.000 kelahiran hidup.

Sementara di Thailand 37 per 100.000 kelahiran hidup dan Vietnam 43 per 100.000 kelahiran hidup.

Begitu juga dengan tingkat kematian balita di Indonesia yang menembus 25 per 1.000 kelahiran hidup.

Di Malaysia hanya menembus 8 per 1.000 kelahiran hidup, Thailand 9 per 1.000 kelahiran hidup, dan Vietnam 21 per 1.000 kelahiran hidup.

Masih dalam laporan tersebut, Maruf menuturkan, prevalensi penyakit TBC dan malaria di Indonesia menempati tingkat teratas dibanding negara tetangga. Begitu pula prevalensi balita stanting juga dianggap masih tinggi.