Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maruf Amin: Indikator Kesehatan Indonesia Masih Tertinggal Dibanding Negara Lain

Kompas.com - 18/12/2020, 14:36 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Maruf Amin mengakui indikator kesehatan nasional masih tertinggal dengan negara-negara lain.

Untuk itu, ia menekankan perlunya semua pihak bersama-sama kerja keras dalam memperbaikinya.

"Saya melihat bahwa masih perlu upaya yang lebih keras lagi untuk mengejar indikator kerja kesehatan utama kita yang masih tertinggal dari berbagai negara lain," ujar Maruf saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Tahun 2020 pada Jumat (18/12/2020).

Maruf menjelaskan, berdasarkan laporan World Health Statistic yang diterbitkan WHO pada 2020, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia adalah 177 per 100.000 kelahiran hidup.

Baca juga: Menkes: Masalah Kesehatan Indonesia adalah Stunting dan Kematian Ibu-Anak

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding angka kematian ibu melahirkan di Malaysia, yakni 29 per 100.000 kelahiran hidup.

Sementara di Thailand 37 per 100.000 kelahiran hidup dan Vietnam 43 per 100.000 kelahiran hidup.

Begitu juga dengan tingkat kematian balita di Indonesia yang menembus 25 per 1.000 kelahiran hidup.

Di Malaysia hanya menembus 8 per 1.000 kelahiran hidup, Thailand 9 per 1.000 kelahiran hidup, dan Vietnam 21 per 1.000 kelahiran hidup.

Baca juga: Begini Cara Desa Peninggaran Minimalkan Risiko Kematian Ibu Melahirkan

Masih dalam laporan tersebut, Maruf menuturkan, prevalensi penyakit TBC dan malaria di Indonesia menempati tingkat teratas dibanding negara tetangga. Begitu pula prevalensi balita stanting juga dianggap masih tinggi.

Maruf menyadari bahwa pencapaian indikator kesehatan tersebut tidak semata-mata tugas para dokter dan tenaga kesehatan. Karena, sifatnya yang multidimensi.

Sehingga, hal itu pun memerlukan upaya dari seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan capaian kesehatan sesuai yang diharapkan.

Untuk itu, dalam forum tersebut, Maruf pun menekankan supaya jajaran IDI turut berkontribusi menciptakan pemenuhan dokter di dalam negeri.

"Namun, setidaknya IDI memiliki kewajiban untuk mendorong pemenuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia," terang dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com