JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara mewacanakan peningkatan target graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dari 10 persen pada 2020 menjadi 30 persen pada 2021. Tercatat, ada 10 juta KPM pada 2021.
Peningkatan jumlah graduasi ini memberikan kesempatan warga miskin yang belum pernah mendapatkan PKH bisa menggantikan mereka yang tergraduasi atau tidak lagi menjadi penerima manfaat.
"Kalau Pak Dirjen bilang target graduasi 10 persen, maka saya bilang jika perlu 30 persen pada tahun depan," kata Juliari dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2020).
Baca juga: Ombudsman Minta Graduasi Penerima PKH Dilakukan Sistemis
Juliari menuturkan, guna mencapai target itu, perlu kerja keras pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya.
Pendamping PKH harus menghilangkan rasa tidak enak hati kepada KPM PKH yang sudah layak digraduasi.
"Pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mendampingi tetapi juga menilai apakah KPM tersebut masih layak atau tidak menerima PKH," tutur dia.
Baca juga: Mensos Juliari Batubara Tutup Bansos Beras untuk PKH
Adapun proses graduasi KPM PKH terbagi menjadi dua macam, yaitu graduasi secara alami dan graduasi sejahtera mandiri.
Juliari menegaskan, pendamping PKH harus memahami dua proses graduasi tersebut.
"Jangan sampai ada KPM yang sudah 10 tahun masih saja dapat bantuan. Ini sudah passive income. Ini melanggar prinsip kemanusiaan. Ada lagi yang ramai di medsos seperti mereka sudah punya rumah bagus dan bisa mencicil kendaraan masih aja dapat PKH. Jangan sampai itu terjadi lagi," tutur dia.
Baca juga: Ekonomi Keluarga Membaik, Ratusan Orang di Gunungkidul Mengundurkan Diri Terima PKH
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah telah menetapkan target tingkat kemiskinan menurun menjadi 7 hingga 6,5 persen pada akhir 2024.
Oleh sebab itu, PKH sebagai program nasional penurunan kemiskinan harus dapat mewujudkan target yang telah dicanangkan Presiden.
"Kuota PKH 10 juta KPM itu sangat besar dan sangat signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Tapi masalahnya 95 persen penerimanya itu-itu saja. Ini tidak bisa menurunkan kemiskinan jika masih terus berlanjut," ucap Juliari.
Baca juga: Menko PMK: Beras Bantuan PKH Kualitas Medium
Adapun anggaran PKH yang telah dialokasikan mencapai hampir Rp 40 triliun. Juliari menekankan, anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan dan harus bisa menurunkan angka kemiskinan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.