Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Juta Penerima PKH Akan Mendapat Bansos Beras dari Pemerintah

Kompas.com - 02/09/2020, 09:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan meluncurkan program bantuan sosial (bansos) beras bagi 10 juta keluarga penerima program keluarga harapan (PKH).

Peluncuran program dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 itu rencananya dilakukan pada Rabu (2/9/2020).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setelah bantuan resmi diluncurkan, semua pihak terkait diharapkan memastikan proses penyaluran bansos beras dengan baik.

"Yang paling penting perlu diantisipasi adalah kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki," ujar Muhadjir saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Bansos Beras, Selasa (1/9/2020), dikutip dari siaran pers, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Upaya Pemerintah Tanggulangi Kemiskinan akibat Pandemi Covid-19, dari Bansos hingga Subsidi bagi UMKM

Pengawasan itu dilakukan agar penyaluran bansos beras nantinya tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Muhadjir melanjutkan, petugas yang membagikan bansos beras tersebut harus memegang data penerima PKH dan memahami karakteristik secara geografis lokasi penyaluran.

Bulog sebagai penyedia beras pun diminta untuk memastikan ketersediaan beras di gudang merupakan beras medium dengan bobot 15 kg.

Ia juga meminta dilakukan pemetaan konkret terkait untuk penyaluran bantuan.

Mulai dari jumlah armada yang akan menyalurkan hingga daerah-daerah yang sulit diakses.

"Terutama wilayah Indonesia di kepulauan. Jumlahnya berapa ini harus dipikirkan betul," kata Muhadjir Effendy.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang juga hadir dalam rapat mengatakan, penyelenggaraan program bansos beras itu akan dilakukan dalam periode tiga bulan, mulai Agustus sampai Oktober 2020.

Baca juga: Abaikan Protokol Kesehatan, Bupati Semarang Tegur Pengantre Bansos

"Alokasi anggaran yang disiapkan cukup besar, yakni lebih dari Rp 5 triliun," kata Juliari.

Penyaluran bansos dilakukan dari pintu ke pintu kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Penyalurannya akan kita mulai besok (hari ini), sekaligus Agustus-September dua bulan, yaitu 15 kg dan 15 kg. Bulan depan baru 15 kg lagi," kata dia.

Adapun program tersebut diluncurkan sesuai arahan Presiden Jokowi sebagai percepatan realisasi anggaran, khususnya yang masuk dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com