Nomenklatur "Larangan" dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol Masih Jadi Perdebatan

Kompas.com - 12/11/2020, 19:34 WIB
Ketua DPP PDI-P, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP PDI-P, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, nomenklatur "larangan" dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol masih menjadi perdebatan.

Menurutnya, sebagian besar fraksi mengusulkan agar sebaiknya digunakan nomenklatur lain, seperti "pengendalian" atau "pengawasan" minuman beralkohol sebagai judul RUU.

"Yang jadi masalah adalah nomenklatur 'larangan' yang tidak disetujui sebagian besar fraksi," kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Anggota DPR F-Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Mematikan Banyak Usaha

Hendrawan menyebut Fraksi PDI-P merupakan salah satu fraksi yang tidak sepakat dengan penggunaan kata "larangan".

Beberapa alasannya, pertama, minuman beralkohol menjadi bagian dari budaya kelompok masyarakat di berbagai daerah.

Kedua, banyaknya UMKM yang terlibat dalam industri minuman beralkohol. Ketiga, agar konsisten dengan UU tentang Cukai, khusus yang berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol.

Namun, Hendrawan mengatakan belum ada sikap tegas fraksi soal urgensi pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol.

"Soal urgensi nanti kita lihat. Setiap fraksi punya asesmen yang berbeda," ucapnya.

Baca juga: Jalan Panjang RUU Larangan Minuman Beralkohol, Kini Mulai Dibahas Lagi...

RUU Larangan Minuman Beralkohol mulai dibahas lagi di Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan agenda pemaparan pengusul pada Selasa (10/11/2020).

Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol terdiri atas 21 anggota DPR. Mereka yaitu 18 orang dari Fraksi PPP, dua dari Fraksi PKS, dan seorang dari Fraksi Partai Gerindra.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X