Ombudsman Minta Graduasi Penerima PKH Dilakukan Sistemis

Kompas.com - 10/12/2019, 13:18 WIB
Anggota Ombudsman RI Ahmad Suadi (kedua dari kanan) dalam konferensi pers temuan maladministrasi Program Keluarga Harapan di Kantor Ombudsman RI, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Ahmad Suadi (kedua dari kanan) dalam konferensi pers temuan maladministrasi Program Keluarga Harapan di Kantor Ombudsman RI, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI meminta Kementerian Sosial melakukan graduasi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan secara sistemis.

Kepala Keasistenan 7 Ombudsman Sobirin mengatakan, graduasi secara sistemis perlu diterapkan karena masih banyak penerima PKH yang sudah sejahtera namun masih menerima bantuan.

"Ketika warga sudah menjadi mampu, sudah naik kelas, proses graduasinya lebih sistematis karena banyak warga yang sudah mampu itu dia enggan melakukan graduasi atau enggan keluar dari prgoram PKH," kata Sobirin di Kantor Ombudsman RI, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Merasa Sudah Mampu, Puluhan Warga Mundur Sebagai Penerima PKH

Sobirin menuturkan, graduasi perlu dilakukan secara sistemis agar warga yang sudah sejahtera otomatis keluar dari daftar penerima sehingga warga yang membutuhlan dapat masuk dalam daftar penerima.

"Banyak warga masyarakat lain yang seharusnya layak menerima PKH tapi belum masuk daftar. Jadi nanti yang sudah mampu dikeluarkan, yang memang masih layak menerima, itu dimasukkan ke daftar penerima bantuan," kata Sobirin.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengakui bahwa graduasi penerima PKH belum dilakukan secara sistemis.

Menurut Harry, para penerima PKH yang sudah sejahtera baru mau keluar dari daftar penerima setelah ditegur dan merasa malu.

"Semoga yang direkomendasikan oleh Ombudsman tentang sistem graduasi by system bisa kita segera laksanakan di tahun 2020. Sekarang masih by kesadaran, malu didekati "eh bapak itu rumahnya sudah bagus kok masih menerima pkh," kata Harry.

Baca juga: Sebagian Besar Penerima Bantuan PKH di Jateng Mundur, Merasa Sudah Mampu

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI menemukan maladministrasi pada Program Keluarga Harapan yang diselenggarakan Kemensos bersama Himpunan Bank Negara.

Salah satu masalah yang ditemukan adalah data yang belum terintegrasi sehingga bantuan PKH kerap tidak tepat sasaran.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X