Kompas.com - 10/12/2019, 13:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI meminta Kementerian Sosial melakukan graduasi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan secara sistemis.

Kepala Keasistenan 7 Ombudsman Sobirin mengatakan, graduasi secara sistemis perlu diterapkan karena masih banyak penerima PKH yang sudah sejahtera namun masih menerima bantuan.

"Ketika warga sudah menjadi mampu, sudah naik kelas, proses graduasinya lebih sistematis karena banyak warga yang sudah mampu itu dia enggan melakukan graduasi atau enggan keluar dari prgoram PKH," kata Sobirin di Kantor Ombudsman RI, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Merasa Sudah Mampu, Puluhan Warga Mundur Sebagai Penerima PKH

Sobirin menuturkan, graduasi perlu dilakukan secara sistemis agar warga yang sudah sejahtera otomatis keluar dari daftar penerima sehingga warga yang membutuhlan dapat masuk dalam daftar penerima.

"Banyak warga masyarakat lain yang seharusnya layak menerima PKH tapi belum masuk daftar. Jadi nanti yang sudah mampu dikeluarkan, yang memang masih layak menerima, itu dimasukkan ke daftar penerima bantuan," kata Sobirin.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengakui bahwa graduasi penerima PKH belum dilakukan secara sistemis.

Menurut Harry, para penerima PKH yang sudah sejahtera baru mau keluar dari daftar penerima setelah ditegur dan merasa malu.

"Semoga yang direkomendasikan oleh Ombudsman tentang sistem graduasi by system bisa kita segera laksanakan di tahun 2020. Sekarang masih by kesadaran, malu didekati "eh bapak itu rumahnya sudah bagus kok masih menerima pkh," kata Harry.

Baca juga: Sebagian Besar Penerima Bantuan PKH di Jateng Mundur, Merasa Sudah Mampu

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI menemukan maladministrasi pada Program Keluarga Harapan yang diselenggarakan Kemensos bersama Himpunan Bank Negara.

Salah satu masalah yang ditemukan adalah data yang belum terintegrasi sehingga bantuan PKH kerap tidak tepat sasaran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Nilai Pernyataan Jokowi di Acara Projo Bukan Kode untuk Ganjar

PPP Nilai Pernyataan Jokowi di Acara Projo Bukan Kode untuk Ganjar

Nasional
Wakil Ketua Komisi II: Honor Petugas KPPS Disepakati Naik 3 Kali Lipat

Wakil Ketua Komisi II: Honor Petugas KPPS Disepakati Naik 3 Kali Lipat

Nasional
Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Nasional
Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Nasional
Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Nasional
Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Nasional
Mendagri Tak Hadir, Komisi II Tunda Raker Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Mendagri Tak Hadir, Komisi II Tunda Raker Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Nasional
Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Nasional
Mengaktivasi Fungsi Negara

Mengaktivasi Fungsi Negara

Nasional
Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Nasional
Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Nasional
Jokowi Kasih 'Kode' Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Jokowi Kasih "Kode" Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Nasional
Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Nasional
Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.