Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Terus Perbaiki Struktur Perekonomian yang Berubah Akibat Pandemi

Kompas.com - 13/10/2020, 15:53 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah saat ini terus memperbaiki struktur perekonomian Tanah Air yang berubah akibat pandemi Covid-19.

"Meskipun perekonomian mengalami perubahan akibat pandemi, namun pemerintah tetap terus berupaya memperbaiki struktur perekonomian," ujar Ma'ruf saat memberi pembekalan kepada alumni PPRA 60 dan 61 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Indonesia secara daring, Selasa (13/10/2020).

Ma'ruf mengatakan, perbaikan struktur perekonomian itu juga dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi sekaligus mengejar visi menjadi negara maju pada 2045.

Pada masa pandemi ini, kata dia, upaya perbaikan struktur ekonomi tersebut juga tetap dilakukan.

Baca juga: Dinilai Ironi, Pernyataan Airlangga yang Sebut Indonesia Seimbang Tangani Wabah dan Dampak Ekonomi

Salah satunya adalah dengan merevitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui integrasi, konsolidasi dan streamlining kegiatan usahanya.

Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan efisiensi, daya saing dan profitabilitas BUMN tersebut.

"Dalam pemulihan ekonomi nasional, peran BUMN sangat penting. BUMN diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Selain itu juga untuk memberikan layanan publik yang semakin berkualitas dalam mendukung pembangunan nasional menuju program Indonesia Emas.

Baca juga: Meski PSBB Transisi, Resesi Ekonomi Bikin Mal Tetap Sepi

Ma'ruf mengatakan, beban perekonomian yang ditimbulkan pandemi Covid-19 dirasakan sangat berat, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Apalagi, hingga kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif 5,32 persen.

Pemerintah bahkan telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2020 pada kisaran minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen.

"Angka tersebut lebih dalam jika dibandingkan proyeksi awalnya sebesar minus 2,1 persen hingga nol persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 diperkirakan minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen, yang merupakan revisi dari proyeksi sebelumnya 1,1 persen hingga positif 0,2 persen," kata dia.

Oleh karena itu, perbaikan struktur perekonomian pun terus diupayakan pemerintah demi mengembalikannya ke semula.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com