Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Materi Pelatihan Kartu Prakerja Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Lebih Bagus di YouTube

Kompas.com - 17/04/2020, 16:21 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai materi pelatihan yang diberikan dalam Kartu Prakerja tak efektif untuk para pencari kerja.

Pasalnya, materi yang diberikan tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini yang lebih membutuhkan bantuan ketimbang pelatihan. 

Bahkan, menurut dia, materi pelatihan yang ada di akun YouTube justru lebih efektif daripada yang diberikan di Kartu Prakerja.

"Karena yang saya lihat di YouTube, mau mencari pelatihan teknis apa pun secara online dari A-Z, di YouTube lebih bagus daripada di Kartu Prakerja sekarang," kata Bhima dalam diskusi online DPP PAN bertema "Mencegah PHK Massal, Menyelamatkan Ekonomi Nasional", Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Atasi Dampak Covid-19, Kartu Prakerja Dinilai PAN Bukan Solusi Tepat

Contoh pelatihan yang tak efektif, kata dia, adalah salah satu materi yang diterima para ojek online soal manajemen waktu dan stres.

Para pengojek online tersebut, kata dia, bahkan lebih memahami situasi yang harus mereka lakukan dan tak perlu diberi tahu soal manajemen waktu dan stres.

Ada juga materi yang terkesan dipaksakan, seperti cara mencari kerja di tengah wabah virus corona.

Namun rupanya, isi dari materi tersebut adalah bagaimana cara membuat CV untuk mendapatkan beasiswa dan kuliah di luar negeri, baru kemudian CV untuk bekerja.

"Apa maksudnya pengangguran disuruh cari beasiswa LPDP? Kuliah ke luar negeri? Jadi tidak menyelesaikan masalah, padahal industri butuhnya bukan itu," kata dia.

"Kalau hanya bikin CV, manajemen stres, semua ada di YouTube, gratis, asalkan pemerintah mau kasih subsidi internetnya," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, pemberian Kartu Prakerja untuk mengatasi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19 tidak tepat.

Sebaiknya, kata dia, dalam kondisi darurat akibat pandemi Covid-19, kebijakan Kartu Prakerja diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut dia, apabila Kartu Prakerja dipaksakan dengan melakukan pelatihan online tidak akan menyelesaikan masalah orang yang terkena PHK.

Sebab, mereka lebih membutuhkan BLT tersebut atau sembako dibandingkan harus ikut pelatihan.

"Kalaupun ada pelatihan online, saya sarankan, pemerintah menggandeng kampus atau balai latihan kerja dan tinggal memberikan subsidi internet," kata Bhima.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com