Materi Pelatihan Kartu Prakerja Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Lebih Bagus di YouTube

Kompas.com - 17/04/2020, 16:21 WIB
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj. ANTARA FOTO/Moch AsimPetugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai materi pelatihan yang diberikan dalam Kartu Prakerja tak efektif untuk para pencari kerja.

Pasalnya, materi yang diberikan tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini yang lebih membutuhkan bantuan ketimbang pelatihan. 

Bahkan, menurut dia, materi pelatihan yang ada di akun YouTube justru lebih efektif daripada yang diberikan di Kartu Prakerja.

"Karena yang saya lihat di YouTube, mau mencari pelatihan teknis apa pun secara online dari A-Z, di YouTube lebih bagus daripada di Kartu Prakerja sekarang," kata Bhima dalam diskusi online DPP PAN bertema "Mencegah PHK Massal, Menyelamatkan Ekonomi Nasional", Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Atasi Dampak Covid-19, Kartu Prakerja Dinilai PAN Bukan Solusi Tepat

Contoh pelatihan yang tak efektif, kata dia, adalah salah satu materi yang diterima para ojek online soal manajemen waktu dan stres.

Para pengojek online tersebut, kata dia, bahkan lebih memahami situasi yang harus mereka lakukan dan tak perlu diberi tahu soal manajemen waktu dan stres.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ada juga materi yang terkesan dipaksakan, seperti cara mencari kerja di tengah wabah virus corona.

Namun rupanya, isi dari materi tersebut adalah bagaimana cara membuat CV untuk mendapatkan beasiswa dan kuliah di luar negeri, baru kemudian CV untuk bekerja.

"Apa maksudnya pengangguran disuruh cari beasiswa LPDP? Kuliah ke luar negeri? Jadi tidak menyelesaikan masalah, padahal industri butuhnya bukan itu," kata dia.

"Kalau hanya bikin CV, manajemen stres, semua ada di YouTube, gratis, asalkan pemerintah mau kasih subsidi internetnya," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, pemberian Kartu Prakerja untuk mengatasi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19 tidak tepat.

Sebaiknya, kata dia, dalam kondisi darurat akibat pandemi Covid-19, kebijakan Kartu Prakerja diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut dia, apabila Kartu Prakerja dipaksakan dengan melakukan pelatihan online tidak akan menyelesaikan masalah orang yang terkena PHK.

Sebab, mereka lebih membutuhkan BLT tersebut atau sembako dibandingkan harus ikut pelatihan.

"Kalaupun ada pelatihan online, saya sarankan, pemerintah menggandeng kampus atau balai latihan kerja dan tinggal memberikan subsidi internet," kata Bhima.

Oleh karena itu, menurut dia, Rp 5,6 triliun dana pelatihan online untuk Kartu Prakerja jika diubah menjadi BLT akan lebih efektif.

Misalnya, masing-masing satu orang diberikan Rp 1 juta untuk makan dan kebutuhan pokok saja dinilainya sudah mencukupi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk mempercepat realisasi program Kartu Prakerja secara nasional.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya PHK imbas wabah virus corona.

Baca juga: Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung Tunai

Pemerintah memutuskan menambah anggaran Program Kartu Prakerja dari semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Nilai manfaat yang diterima peserta juga akan meningkat.

Masing-masing bakal mendapatkan Rp 3.550.000 selama menjalani program tersebut.

Jika dirinci, insentif tersebut meliputi biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta yang tak bisa dicairkan (hanya untuk biaya pelatihan), lalu insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan (jika sudah menyelesaikan pelatihan), dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.