Materi Pelatihan Kartu Prakerja Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Lebih Bagus di YouTube

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai materi pelatihan yang diberikan dalam Kartu Prakerja tak efektif untuk para pencari kerja.

Pasalnya, materi yang diberikan tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini yang lebih membutuhkan bantuan ketimbang pelatihan. 

Bahkan, menurut dia, materi pelatihan yang ada di akun YouTube justru lebih efektif daripada yang diberikan di Kartu Prakerja.

"Karena yang saya lihat di YouTube, mau mencari pelatihan teknis apa pun secara online dari A-Z, di YouTube lebih bagus daripada di Kartu Prakerja sekarang," kata Bhima dalam diskusi online DPP PAN bertema "Mencegah PHK Massal, Menyelamatkan Ekonomi Nasional", Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Atasi Dampak Covid-19, Kartu Prakerja Dinilai PAN Bukan Solusi Tepat

Contoh pelatihan yang tak efektif, kata dia, adalah salah satu materi yang diterima para ojek online soal manajemen waktu dan stres.

Para pengojek online tersebut, kata dia, bahkan lebih memahami situasi yang harus mereka lakukan dan tak perlu diberi tahu soal manajemen waktu dan stres.

Ada juga materi yang terkesan dipaksakan, seperti cara mencari kerja di tengah wabah virus corona.

Namun rupanya, isi dari materi tersebut adalah bagaimana cara membuat CV untuk mendapatkan beasiswa dan kuliah di luar negeri, baru kemudian CV untuk bekerja.

"Apa maksudnya pengangguran disuruh cari beasiswa LPDP? Kuliah ke luar negeri? Jadi tidak menyelesaikan masalah, padahal industri butuhnya bukan itu," kata dia.

"Kalau hanya bikin CV, manajemen stres, semua ada di YouTube, gratis, asalkan pemerintah mau kasih subsidi internetnya," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, pemberian Kartu Prakerja untuk mengatasi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19 tidak tepat.

Sebaiknya, kata dia, dalam kondisi darurat akibat pandemi Covid-19, kebijakan Kartu Prakerja diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut dia, apabila Kartu Prakerja dipaksakan dengan melakukan pelatihan online tidak akan menyelesaikan masalah orang yang terkena PHK.

Sebab, mereka lebih membutuhkan BLT tersebut atau sembako dibandingkan harus ikut pelatihan.

"Kalaupun ada pelatihan online, saya sarankan, pemerintah menggandeng kampus atau balai latihan kerja dan tinggal memberikan subsidi internet," kata Bhima.

Oleh karena itu, menurut dia, Rp 5,6 triliun dana pelatihan online untuk Kartu Prakerja jika diubah menjadi BLT akan lebih efektif.

Misalnya, masing-masing satu orang diberikan Rp 1 juta untuk makan dan kebutuhan pokok saja dinilainya sudah mencukupi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk mempercepat realisasi program Kartu Prakerja secara nasional.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya PHK imbas wabah virus corona.

Baca juga: Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung Tunai

Pemerintah memutuskan menambah anggaran Program Kartu Prakerja dari semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Nilai manfaat yang diterima peserta juga akan meningkat.

Masing-masing bakal mendapatkan Rp 3.550.000 selama menjalani program tersebut.

Jika dirinci, insentif tersebut meliputi biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta yang tak bisa dicairkan (hanya untuk biaya pelatihan), lalu insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan (jika sudah menyelesaikan pelatihan), dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000.