Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Pendaftar Kartu Prakerja Lebihi Kuota, Seleksi Dilakukan Acak

Kompas.com - 16/04/2020, 10:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, pihaknya akan melakukan pengacakan dalam menyeleksi pendaftar program Kartu Prakerja.

Namun, pengacakan hanya akan dilakukan jika jumlah pendaftar melebihi jumlah kuota peserta Kartu Pekerja yang akan diterima dalam satu gelombang.

"Supaya adil kami akan melakukan pengacakan," kata Panji saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).

"Maksudnya adalah jika jumlah yang akan bergabung ke gelombang termasuk para peserta yang didahulukan karena dampak Covid-19 itu lebih besar dari jumlah kuota yang tersedia di gelombangnya," tuturnya.

Baca juga: Penjelasan Istana soal Pemilihan Mitra Kartu Prakerja yang Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Panji mencontohkan, pendaftar pada satu gelombang jumlahnya mencapai 1,4 juta. Padahal, yang akan diterima sebagai anggota Kartu Prakerja hanya 164 ribu.

Dengan demikian, untuk menyeleksinya, akan dilakukan pengacakan.

Mereka yang tidak lolos sebagai anggota Kartu Prakerja pun dapat mendaftar di gelombang selanjutnya.

Menurut Panji, sistem pengacakan ini dinilai yang paling adil.

"Kalau kami milih-milih juga mungkin dipertanyakan juga. Jadi paling fair adalah pengacakan," ujarnya.

Baca juga: Hari Ini Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang I Ditutup

Meski begitu, sebelum melakukan pengacakan, pihak Kartu Prakerja bakal melakukan crosscheck data dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Pogram Kartu Prakerja adalah program yang diprioritaskan untuk pelaku usaha kecil mikro dan pekerja yang terdampak oleh PHK yang datanya dicatat oleh kementerian dan lembaga.

Sehingga, crosscheck data akan dilakukan pihak Kartu Prakerja terhadap data pekerja dan pelaku usaha kecil mikro yang terdampak PHK, yang dimiliki Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

"Kami mendahulukan NIK yang diusulkan oleh kementerian dan lembaga yang sudah mencakup sektor yang terdampak, apakah itu dirumahkan, apakah itu kehilangan pekerjaan atau di-PHK," kata Panji.

Baca juga: Banyak Pelatihan Online Gratis, Mengapa Kartu Prakerja Banderol Harga Tinggi?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com