Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendaftar Kartu Prakerja Berasal dari Aceh hingga Papua, Terbanyak dari Pulau Jawa

Kompas.com - 16/04/2020, 18:20 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program Kartu Prakerja yang telah berjalan menarik minat masyarakat dari berbagai daerah.

Para pendaftar program ini berasal dari berbagai provinsi.

"Pemerintah sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat yang sangat besar. Ini kami menerima mulai dari timur ke barat, termasuk Aceh dan Papua Barat," kata Airlangga dalam video conference Kamis (16/4/2020) sore.

Airlangga menyebut, sampai pendaftaran batch pertama ditutup pada Kamis pukul 16.00 WIB sore ini, jumlah peserta yang telah mendaftarkan diri mencapai 5.965.048 orang.

 

Baca juga: Hampir 6 Juta Pendaftar Kartu Prakerja di Gelombang Pertama, Akan Diseleksi Jadi 200.000

Pendaftar paling banyak berasal dari Pulau Jawa yang paling terdampak oleh pandemi virus corona Covid-19.

"Yang terbanyak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten, daerah-daerah yang diprediksi akibat pandemi ini terjadi kebutuhan yang meningkat bagi mereka yang di PHK atau dirumahkan," kata dia.

Airlangga menyebut, akibat banyaknya peserta yang mendaftar ini, maka pemerintah pun menaikkan kuota batch pertama dari 164.000 menjadi 200.000.

Sementara bagi para peserta yang tak lolos di batch pertama ini, tak perlu mendaftarkan ulang dan otomatis akan kembali diseleksi untuk batch selanjutnya.

Baca juga: Kuota Peserta Kartu Prakerja Ditambah Jadi 200.000 Orang, Mengapa?

Peserta yang lolos seleksi Kartu Prakerja akan menerima manfaat sebesar Rp 3.550.000.

Dari jumlah itu, satu juta bisa digunakan untuk mengakses satu atau lebih pelatihan yang telah tersedia.

Sisanya akan diberikan usai pelatihan pertama sebanyak Rp 600 ribu selama empat bulan.

Lalu pasca survei evaluasi sebanyak Rp 50.000 untuk tiga kali survei. Selama pandemi corona ini pelatihan hanya dilakukan secara online.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com