Baleg Baru Sadar Anggotanya Belum Pegang Draf RUU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintah sejak Februari lalu, rupanya baru didistribusikan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR kepada para anggotanya, Selasa (14/4/2020), saat rapat bersama menteri-menteri tengah berlangsung.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas baru menyadari bahwa draf belum diberikan kepada anggota setelah anggota Baleg Fraksi Gerindra Heri Gunawan mempertanyakannya.

"Saya pikir ini sudah dikirim ke fraksi-fraksi. Ternyata baru diterima hari ini. Hari ini akan segera didistribusikan kepada seluruh fraksi," kata Supratman dalam rapat kerja bersama pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: DPR dan Pemerintah Dahulukan Pembahasan Klaster RUU Cipta Kerja yang Tak Memicu Kontroversi

"Jadi saya minta kepada sekretariat, baik soft copy maupun hard copy bisa diberikan ke fraksi-fraksi. Kalau bisa, hari ini segera dikirim," lanjut dia.

Padahal, sejak awal, Baleg meminta fraksi-fraksi untuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Cipta Kerja untuk diserahkan ke pemerintah.

Supratman, dalam rapat kerja perdana hari itu pun kembali menegaskan bahwa ada tenggat waktu yang harus diperhatikan fraksi dalam menyusun DIM.

Baca juga: PSHK Minta Presiden dan DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja

Ia berharap DIM segera diselesaikan agar proses pembahasan RUU Cipta Kerja tidak tersendat.

"Saya minta kepada pimpinan poksi (kelompok fraksi), untuk penyerahan DIM. Ini kita harus ada batas, entah itu per klaster mana per klaster mana, minimal ada batas, sehingga pemerintah juga mempersiapkan timnya untuk dalam rangka membahas," ujar dia.

Heri Gunawan kemudian merespons pernyataan Supratman.

Dia mengatakan, DIM bisa diselesaikan apabila draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah diterima.

Baca juga: Paparkan RUU Cipta Kerja ke DPR, Menko Perekonomian: Arahnya Wujudkan Masyarakat Sejahtera

"Tentunya kami meminta dulu draf RUU dari pemerintah agar kami bisaa mengkaji di dalamnya itu ada apa. Supaya kami bisa selesaikan DIM-nya itu pimpinan," ujar Heri Gunawan.

Berdasarkan Tata Tertib DPR, disebutkan bahwa pembahasan RUU dalam pembahasan Tingkat I harus melalui empat tahap hingga akhirnya disahkan rapat paripurna sebagai keputusan Tingkat II.

Pertama, pengantar musyawarah. Kedua, pembahasan DIM. Ketiga, penyampaian pandangan mini fraksi. Keempat, pengambilan keputusan Tingkat I.