KILAS

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Kompas.com - 26/02/2020, 00:30 WIB
Ketua Umum Partai Golkar bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020) Dok. Partai GolkarKetua Umum Partai Golkar bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020)

KOMPAS.com - Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020) malam.

Usai pertemuan tertutup, Airlangga Hartarto menjelaskan kedua pimpinan partai politik membahas peluang koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Beberapa hal termasuk di dalam Pilkada ada beberapa daerah yang antara PKS dan Golkar ada kerja samanya. Nah, tentu dengan silaturahmi ini banyak hal yang bisa dibicarakan,” kata Airlangga.

Ia menegaskan, hingga kini Partai Golkar memang masih memetakan dan mengkaji peluang koalisi dengan PKS di sejumlah daerah.

Baca juga: Golkar yang Kian Intim dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2020

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga dan Sohibul juga membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dan Perpajakan.

Menurut dia, Partai Golkar dan PKS bersepakat mendukung transformasi struktural perekonomian lewat Omnibus Law.

Tiga koridor

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin, menjelaskan kedua partai bersepaham bahwa Omnibus Law sangat dibutuhkan.

Namun demikian, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan perlu dibahas dan dikaji seksama.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/2/2020)Dok. Partai Golkar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/2/2020)

“Secara formal, tentu sikap politik PKS akan disampaikan saat pembahasan resmi di DPR,” ujar Nurul.

Dalam silaturahmi politik tersebut, imbuh dia, Presiden PKS menyampaikan sejumlah koridor terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Ada tiga koridor yakni koridor konstitusi, koridor keadilan, serta koridor demokrasi dan otonomi daerah,” katanya.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X