Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

KOMPAS.com - Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020) malam.

Usai pertemuan tertutup, Airlangga Hartarto menjelaskan kedua pimpinan partai politik membahas peluang koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Beberapa hal termasuk di dalam Pilkada ada beberapa daerah yang antara PKS dan Golkar ada kerja samanya. Nah, tentu dengan silaturahmi ini banyak hal yang bisa dibicarakan,” kata Airlangga.

Ia menegaskan, hingga kini Partai Golkar memang masih memetakan dan mengkaji peluang koalisi dengan PKS di sejumlah daerah.

Baca juga: Golkar yang Kian Intim dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2020

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga dan Sohibul juga membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dan Perpajakan.

Menurut dia, Partai Golkar dan PKS bersepakat mendukung transformasi struktural perekonomian lewat Omnibus Law.

Tiga koridor

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin, menjelaskan kedua partai bersepaham bahwa Omnibus Law sangat dibutuhkan.

Namun demikian, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan perlu dibahas dan dikaji seksama.

Dok. Partai Golkar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/2/2020)

“Secara formal, tentu sikap politik PKS akan disampaikan saat pembahasan resmi di DPR,” ujar Nurul.

Dalam silaturahmi politik tersebut, imbuh dia, Presiden PKS menyampaikan sejumlah koridor terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Ada tiga koridor yakni koridor konstitusi, koridor keadilan, serta koridor demokrasi dan otonomi daerah,” katanya.