KILAS

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Kompas.com - 26/02/2020, 00:30 WIB
Ketua Umum Partai Golkar bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020) Dok. Partai GolkarKetua Umum Partai Golkar bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020)

KOMPAS.com - Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020) malam.

Usai pertemuan tertutup, Airlangga Hartarto menjelaskan kedua pimpinan partai politik membahas peluang koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Beberapa hal termasuk di dalam Pilkada ada beberapa daerah yang antara PKS dan Golkar ada kerja samanya. Nah, tentu dengan silaturahmi ini banyak hal yang bisa dibicarakan,” kata Airlangga.

Ia menegaskan, hingga kini Partai Golkar memang masih memetakan dan mengkaji peluang koalisi dengan PKS di sejumlah daerah.

Baca juga: Golkar yang Kian Intim dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2020

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga dan Sohibul juga membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dan Perpajakan.

Menurut dia, Partai Golkar dan PKS bersepakat mendukung transformasi struktural perekonomian lewat Omnibus Law.

Tiga koridor

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin, menjelaskan kedua partai bersepaham bahwa Omnibus Law sangat dibutuhkan.

Namun demikian, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan perlu dibahas dan dikaji seksama.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/2/2020)Dok. Partai Golkar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/2/2020)

“Secara formal, tentu sikap politik PKS akan disampaikan saat pembahasan resmi di DPR,” ujar Nurul.

Dalam silaturahmi politik tersebut, imbuh dia, Presiden PKS menyampaikan sejumlah koridor terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Ada tiga koridor yakni koridor konstitusi, koridor keadilan, serta koridor demokrasi dan otonomi daerah,” katanya.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Nasional
Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Nasional
Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Nasional
Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Nasional
Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Nasional
Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Nasional
Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Nasional
Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Nasional
Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Nasional
Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Nasional
Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X