KILAS

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Kompas.com - 26/02/2020, 00:30 WIB
Ketua Umum Partai Golkar bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020) Dok. Partai GolkarKetua Umum Partai Golkar bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020)

KOMPAS.com - Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020) malam.

Usai pertemuan tertutup, Airlangga Hartarto menjelaskan kedua pimpinan partai politik membahas peluang koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Beberapa hal termasuk di dalam Pilkada ada beberapa daerah yang antara PKS dan Golkar ada kerja samanya. Nah, tentu dengan silaturahmi ini banyak hal yang bisa dibicarakan,” kata Airlangga.

Ia menegaskan, hingga kini Partai Golkar memang masih memetakan dan mengkaji peluang koalisi dengan PKS di sejumlah daerah.

Baca juga: Golkar yang Kian Intim dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2020

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga dan Sohibul juga membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dan Perpajakan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, Partai Golkar dan PKS bersepakat mendukung transformasi struktural perekonomian lewat Omnibus Law.

Tiga koridor

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin, menjelaskan kedua partai bersepaham bahwa Omnibus Law sangat dibutuhkan.

Namun demikian, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan perlu dibahas dan dikaji seksama.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/2/2020)Dok. Partai Golkar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/2/2020)

“Secara formal, tentu sikap politik PKS akan disampaikan saat pembahasan resmi di DPR,” ujar Nurul.

Dalam silaturahmi politik tersebut, imbuh dia, Presiden PKS menyampaikan sejumlah koridor terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Ada tiga koridor yakni koridor konstitusi, koridor keadilan, serta koridor demokrasi dan otonomi daerah,” katanya.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Nasional
24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

Nasional
KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Nasional
Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

Nasional
Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

Nasional
UPDATE 21 Juni: 12.320.386 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 21 Juni: 12.320.386 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Soal Status Pegawai yang Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Pegawai Sudah Tahu Apakah Akan Dibina atau Diberhentikan

Soal Status Pegawai yang Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Pegawai Sudah Tahu Apakah Akan Dibina atau Diberhentikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X