Beda Sikap Luhut-Prabowo dengan Retno Tanggapi soal Natuna, Wakil Ketua Komisi I Minta Pemerintah Kompak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari berharap pemerintah RI bisa kompak menyikapi persoalan klaim China atas perairan Natuna.

"Saya berharap sikap pemerintah kompak (sikapi persoalan di Natuna)," ujar Abdul Kharis kepada Kompas.com, Minggu (5/1/2020).

Sikap pemerintah atas masuknya tiga kapal asing asal China ke wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dirasanya tak kompak.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa hal itu tak perlu dibesar-besarkan.

Baca juga: Kapal Asing Marak di Natuna, Luhut: Enggak Usah Dibesar-besarin...

Apalagi China merupakan salah satu investor besar di Indonesia.

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)," ujar Luhut di Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Senada, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa permasalahan tersebut harus disikapi dengan cool dan santai.

"Kita cool saja, kita santai," ucapnya sembari berlalu yang ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Baca juga: Luhut Bela Edhy Prabowo Terkait Masuknya Kapal Asing Pencuri Ikan ke Indonesia

Berbeda dengan Luhut dan Prabowo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara tegas tak mengakui klaim China atas wilayah ZEE tersebut.

"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," kata Retno seusai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Baca juga: Soal Natuna, Menlu Retno Minta China Patuhi Wilayah ZEE Sesuai UNCLOS 1982

Oleh karena itu, selain meminta agar pemerintah kompak, Abdul Kharis pun meminta agar pemerintah melakukan tindakan nyata di lapangan dengan tegas, terarah, dan terukur kepada siapapun yang mengganggu kedaulatan RI.

"Saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard Tiongkok yang saat mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3.8 Nautical Miles dari garis ZEE Indonesia, kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur dan jelas kita tidak pernah main-main soal kedaulatan NKRI," kata dia.

Selain itu, Kharis juga meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk lebih serius membangun pertahanan RI, salah satunya dengan Maritime Surveillance System.

"Saya minta kepada Pak Menhan agar Sistem itu segera di integrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini kita harus bangun untuk mendeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia " kata dia.