Soal Natuna, Menlu Retno Minta China Patuhi Wilayah ZEE Sesuai UNCLOS 1982

Kompas.com - 03/01/2020, 16:07 WIB
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di di Kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMenteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di di Kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau. 

Retno menjelaskan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia itu telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Oleh karenanya, Retno meminta China mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," kata Retno usai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2019).

Baca juga: 3 Kapal Ikan Asing Asal Vietnam Ditangkap di Natuna, Curi Ikan di Perairan Pulau Laut

Retno menegaskan, Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash line atau klaim sepihak yang dilakukan China, karena tidak memiliki dasar hukum internasional yang jelas, terutama UNCLOS 1982.

Lebih lanjut, Retno mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

"Dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yg memang merupakan hak Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," ucapnya.

Baca juga: Kumpulkan Menteri, Menko Polhukam Mahfud MD Bahas Konflik Natuna

Panggil Dubes China

Sebelumnya, Retno memanggil Duta Besar China di Jakarta dan menyampaikan protes kerasnya atas pelanggaran kedaulatan yang dilakukan kapal-kapal China di perairan Natuna.

"Kemlu telah memanggil Dubes RRT di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan," kata Retno dalam keterangan tertulis.

Kemenlu menyebutkan, Dubes China mencatat protes yang dilayangkan untuk segera diteruskan ke Beijing.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Jaksa Pinangki, ICW Sebut Empat Hal Ini Belum Terungkap

Kasus Jaksa Pinangki, ICW Sebut Empat Hal Ini Belum Terungkap

Nasional
Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

Nasional
Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Nasional
Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Nasional
Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Nasional
Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Ringan oleh Dewan Pengawas

Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Ringan oleh Dewan Pengawas

Nasional
Usai Operasi Mata, Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Terpaksa Tengkurap Selama 3 Minggu

Usai Operasi Mata, Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Terpaksa Tengkurap Selama 3 Minggu

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Jokowi Minta Kerja Sama Kesehatan Global Diperkuat

Di Sidang Umum PBB, Jokowi Minta Kerja Sama Kesehatan Global Diperkuat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X