Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Penyelenggaraan Pilkada Berpotensi Timbulkan Konflik Sosial

Kompas.com - 19/12/2019, 11:13 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menyebutkan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Seperti diketahui, Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2020.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Irjen Agus Andrianto menuturkan, potensi terjadinya konflik tersebut semakin meningkat dengan perkembangan media sosial.

Hal itu disampaikan Agus saat membacakan sambutan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis di acara seminar bertajuk "Strategi Manajemen Media di Era Disrupsi 4.0 untuk Indonesia Maju.

Baca juga: Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif

"Pengalaman sebelumnya, pilkada serentak berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri," ungkap Agus di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

"Ditambah dengan perkembangan medsos sehingga kepentingan politik dapat berimplikasi pada terjadinya konflik sosial baik horizontal maupun vertikal," sambung dia.

Berdasarkan catatan Polri, sepanjang tahun 2018 terjadi 29 peristiwa konflik sosial.

Kemudian, pada Januari-Juni 2019, Polri mencatat terjadi 26 peristiwa konflik sosial.

Baca juga: Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Menurut Agus, ada pula konflik sosial yang disebabkan karena pengaruh media sosial. Namun, ia tidak menyebutkan peristiwa yang dimaksud.

Selain itu, Agus menuturkan, potensi ancaman lainnya dalam pilkada serentak yaitu sabotase dan terorisme.

Menurutnya, tantangan selama penyelenggaraan pilkada diperparah dengan perkembangan teknologi yang serba cepat, keterbukaan tanpa batas, dan kerap mengabaikan norma yang berlaku.

Baca juga: Anggaran Pilkada Serentak 2020 Diperkirakan Lebih dari Rp 15 Triliun

Kondisi itu akan diperkeruh apabila aparat penegak hukum tidak tampil dalam melindungi bangsa dan negara.

Maka dari itu, Agus mengatakan dibutuhkan manajemen media yang efektif dan efisien.

"Oleh karena itu, diperlukan diskursus mengenai manajemen media yang efektif dan efisien dalam masa sekarang, di mana dikenal dengan era disrupsi 4.0 sebagai implikasi dari revolusi industri," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com