Anggaran Pilkada Serentak 2020 Diperkirakan Lebih dari Rp 15 Triliun

Kompas.com - 07/10/2019, 19:19 WIB
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Syarifuddin menegaskan, anggaran total untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 bisa mencapai lebih dari Rp 15 triliun.

Sejauh ini, sudah Rp 15,31 triliun yang diusulkan Kemendagri untuk Pilkada 2020.

Jumlah tersebut naik 202,40 persen jika dibandingkan dengan anggaran Pilkada Serentak 2015.

Baca juga: Bawaslu Keluhkan 10 Daerah Belum Bahas NPHD Pilkada 2018

"Ya jadi Rp 15 triliun itu anggaran yang terdaftarkan sampai sejauh ini, jadi kalau saya tidak mau berandai-andai ya," terang Syarifuddin usai Rapat Koordinasi Evaluasi Pendanaan Pilkada 2020 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (7/10/2019).

"Kita lihat saja setelah semua NPHD masuk baru bisa ditentukan, yang jelas di atas Rp 15 triliun," sambungnya.  

Dalam usulan sementara pendanaan Pilkada 2020, diusulkan sebesar Rp 15,31 triliun untuk 269 daerah plus 1 daerah, yakni Kota Makassar yang melakukan pemungutan suara ulang atau pemilihan ulang.

Baca juga: 10 Daerah Belum Bahas NPHD, Pembentukan Panwas Kecamatan Dapat Molor

Pada tahun 2015, pendanaan Pilkada Serentak untuk 269 daerah adalah sebesar Rp 7,56 triliun.

Hingga saat ini, dari catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020, baru 209 daerah yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pembiayaan Pilkada 2020.

Jumlah tersebut terdiri atas 203 KPU kabupaten/kota dan 6 KPU Provinsi sehingga masih menyisakan 61 daerah yang belum menandatanganinya.

Baca juga: NPHD Pilkada Serentak Belum Cair, Mendagri Terjunkan Tim Pemantau

Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, sudah ada 163 daerah yang menyelesaikan NPHD Bawaslu dan 107 daerah yang masih berproses.

Kemendagri sendiri memperpanjang tenggat waktu penandatanganan NPHD bagi daerah-daerah yang belum menyelesaikannya hingga 14 Oktober 2019 mendatang dari batas waktu semula 1 Oktober 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Nasional
Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Nasional
KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

Nasional
Pemerintah Diminta Gunakan Paradigma Hukum Sikapi Kisruh Demokrat

Pemerintah Diminta Gunakan Paradigma Hukum Sikapi Kisruh Demokrat

Nasional
Moeldoko dan Kudeta di Demokrat, Pengamat: Tidak Boleh Ada Pembiaran oleh Istana

Moeldoko dan Kudeta di Demokrat, Pengamat: Tidak Boleh Ada Pembiaran oleh Istana

Nasional
Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, CSIS: Menkumham Harus Profesional

Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, CSIS: Menkumham Harus Profesional

Nasional
KPAI: Angka Putus Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

KPAI: Angka Putus Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

Nasional
Andi Mallarangeng: SBY Sedih, Ada Begal Partai

Andi Mallarangeng: SBY Sedih, Ada Begal Partai

Nasional
CSIS: Jokowi Harus Bicara soal Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Versi KLB

CSIS: Jokowi Harus Bicara soal Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Versi KLB

Nasional
Soal Penanganan Pandemi, Airlangga: Saatnya Berpihak kepada Rakyat

Soal Penanganan Pandemi, Airlangga: Saatnya Berpihak kepada Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X