Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/11/2019, 20:02 WIB
Kurniasih Budi

Penulis

 JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menggandeng 10 lembaga survei menjelang pilkada serentak 2020.

Adapun lembaga survei yang menjadi rekanan Golkar yakni Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham) Surabaya yang dipimpin Muhammad Asfar, Indikator Politik yang dipimpin Burhanuddi Muhtadi, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipimpin Sirojudin Abbas, Charta Politika yang dipimpin Yunarto Wijaya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Djayadi Hanan, Indo Barometer yang dipimpin M. Qodari, Polmark Indonesia yang dipimpin Eep Saefulloh Fatah, Lembaga Survei Sinergi Data Indonesia (SDI) yang dipimpin Barkah Pattimahu, Poltracking Indonesia yang dipimpin Hanta Yuda, serta LSI yang dipimpin Denny JA.

Golkar sengaja menggandeng lembaga survei yang telah diketahui rekam jejaknya untuk memberi rekomendasi calon pemimpin yang laik ikut pilkada serentak 2020.

Pasalnya, Golkar memprioritaskan kadernya untuk maju dalam pilkada serentak 2020. Untuk itu, Golkar bakal memperhatikan popularitas, elektabilitas, kemampuan logistik.

Baca juga: Golkar Targetkan Kuasai Mayoritas Daerah dalam Pilkada Serentak 2020

“Kami akan melihat hasil survei dari lembaga-lembaga yang kami rekomendasikan. Sehingga, Golkar mendapat kader terbaik dan siap bertarung pada pilkada 2020,” kata Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus, usai rapat pleno DPP Partai Golkar, Rabu (13/11/2019).

Menurut dia, DPP Partai Golkar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 28 soal mekanisme pilkada.

Pengurus DPD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menerima surat edaran tersebut.

Dalam pilkada serentak 2020, 9 provinsi dan 261 kabupaten/kota akan menentukan pemimpin masa depan.

Baca juga: Gelar Rapat, Golkar Bersiap Hadapi Pilkada 2020

“Kemenangan dalam pilkada 2020 akan sangat menentukan dalam pemilu 2024 mendatang,” ujarnya.

Sebagai informasi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memimpin rapat pleno DPP Partai Golkar, Rabu (13/11/2019).

Rapat pleno tersebut membahas kesiapan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar bertema “Golkar Solid Menuju Indonesia Maju” yang akan digelar 14 dan 15 November 2019 di Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com