KILAS

Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif

Kompas.com - 29/11/2019, 18:45 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani usai menerima laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil evaluasi Pemilu 2019, Kamis (28/11/2019). DOK. Humas DPR RIKetua DPR RI Puan Maharani usai menerima laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil evaluasi Pemilu 2019, Kamis (28/11/2019).

KOMPAS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sebaiknya waktu kampanye Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020 diperpendek untuk meningkatkan efektivitas elektoral.

Hal tersebut ia sampaikan usai menerima laporan dari Komisi Pemilihan Umum ( KPU) terkait hasil evaluasi Pemilu 2019, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

“Saya sudah meminta sebaiknya agenda kampanye ini bisa dipendekkan ya waktunya. Monggo itu nanti bisa ditanyakan kepada Komisi II dan KPU ya untuk lebih jelasnya,” tutur Puan, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Sebab, lanjut Puan, semua pihak paham bahwa panjangnya durasi kampanye dan penyelenggaraan pilkada yang berbulan-bulan itu akan menguras energi, bukan hanya peserta tapi juga penyelenggaranya.

KPU sendiri sudah melaporkan, agenda kampanye Pilkada 2020 akan berlangsung paling lama yaitu 70 hari. Selain itu, rangkaian agenda Pilkada 2020 sudah akan dimulai sejak Desember 2019 nanti.

Baca juga: Dukung Revisi UU Pilkada dan Pemilu, Bawaslu Serahkan Daftar Persoalan ke DPR

Adapun, usulan tersebut mengacu pada agenda pemilu sebelumnya yang menurut Puan tak luput dari masalah dan memiliki banyak hal yang perlu dievaluasi.

Terkait Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan serentak itu, Puan berharap ada perbaikan tata kelola penyelenggaraan dan sosialisasi pemilu di tiap daerah.

“Sehingga, sosialisasi KPU kepada masyarakat dan partai politiknya, bukan hanya kemudian memberikan alat-alat atribut, namun juga bisa memberikan sosialisasi terkait substansi mengenai pilkadanya kepada masyarakat dan partai politik” jelasnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X