Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Staf Khusus Milenial Ibarat Magang hingga Bebani Anggaran | Penemuan Ladang Ganja Rp 52,5 Miliar

Kompas.com - 25/11/2019, 08:50 WIB
Dani Prabowo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar soal penunjukkan tujuh staf khusus presiden dari kalangan milenial masih menjadi berita terpopuler di rubrik nasional Kompas.com, sepanjang Minggu (24/11/2019).

Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik penunjukkan stafsus milenial oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, penunjukkan itu seperti memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berkiprah di pemerintahan.

"Ini katakanlah latihan kalau kami di sekolah ada kampus, ada magang, kita kenal itu," kata Surya di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (23/11/2019).

Ia meyakini, penunjukan mereka akan memberikan dampak positif atas setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Sebab, aspirasi milenial dapat lebih terserap, sehingga mereka dapat terberdayakan dengan lebih baik.

"Beliau menyatakan sebagai tempat diskusinya dia membutuhkan feeding, masukan dari milenial dan diberikan secara resmi menjadi staf khusus. Satu kebijakan yang patut diapresiasi," ucap dia. 

Presiden Jokowi sebelumnya telah menunjuk 13 stafsus yang akan membantu kinerjanya. Tujuh diantaranya berasal dari kalangan milenial.

Baca juga: Surya Paloh Ibaratkan Penunjukan Stafsus Milenial Seperti Magang

Mereka adalah Angkie Yudistia (pendiri Thisable Enterprise), Gracia Billy Yosaphat Membrasar (CEO Kitong Bisa, peraih beasiswa kuliah di Oxford), dan Aminuddin Ma'ruf (manta Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

Kemudian, Putri Indahsari Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (Pendiri Ruang Guru), Ayu Kartika Dewi (Perumus Gerakan Sabang Merauke), dan Andi Taufan Garuda Putra (pendiri Lembaga Keuangan Amartha).

Sementara itu, pakar hukum tata negara Refly Harun menyebutkan bahwa staf khusus Presiden yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya akan membebani anggaran negara yang lebih besar.

Menurut dia, pendapat para staf khusus tersebut tidak setiap saat dibutuhkan Presiden.

"Pekerjaan mereka hanya memberikan opini dan pendapat saja. Kalau hanya itu, lebih baik Presiden dibantu ahli-ahli yang tak diikat jam kerja, cukup diikat kode etik, tidak perlu diberikan kompensasi puluhan juta," kata Refly di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

 

Kabar ini menjadi berita terpopuler di rubrik nasional Kompas.com sepanjang Minggu (24/11/2019).

Baca selengkapnya: Surya Paloh Ibaratkan Penunjukan Stafsus Milenial Seperti Magang

Baca juga: 7 Staf Khusus Presiden Dinilai Bebani Anggaran Negara Lebih Besar

Ilustrasi ganjaThinkstock Ilustrasi ganja

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com