Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Staf Khusus Milenial Ibarat Magang hingga Bebani Anggaran | Penemuan Ladang Ganja Rp 52,5 Miliar

Kompas.com - 25/11/2019, 08:50 WIB
Dani Prabowo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar soal penunjukkan tujuh staf khusus presiden dari kalangan milenial masih menjadi berita terpopuler di rubrik nasional Kompas.com, sepanjang Minggu (24/11/2019).

Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik penunjukkan stafsus milenial oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, penunjukkan itu seperti memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berkiprah di pemerintahan.

"Ini katakanlah latihan kalau kami di sekolah ada kampus, ada magang, kita kenal itu," kata Surya di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (23/11/2019).

Ia meyakini, penunjukan mereka akan memberikan dampak positif atas setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Sebab, aspirasi milenial dapat lebih terserap, sehingga mereka dapat terberdayakan dengan lebih baik.

"Beliau menyatakan sebagai tempat diskusinya dia membutuhkan feeding, masukan dari milenial dan diberikan secara resmi menjadi staf khusus. Satu kebijakan yang patut diapresiasi," ucap dia. 

Presiden Jokowi sebelumnya telah menunjuk 13 stafsus yang akan membantu kinerjanya. Tujuh diantaranya berasal dari kalangan milenial.

Baca juga: Surya Paloh Ibaratkan Penunjukan Stafsus Milenial Seperti Magang

Mereka adalah Angkie Yudistia (pendiri Thisable Enterprise), Gracia Billy Yosaphat Membrasar (CEO Kitong Bisa, peraih beasiswa kuliah di Oxford), dan Aminuddin Ma'ruf (manta Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

Kemudian, Putri Indahsari Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (Pendiri Ruang Guru), Ayu Kartika Dewi (Perumus Gerakan Sabang Merauke), dan Andi Taufan Garuda Putra (pendiri Lembaga Keuangan Amartha).

Sementara itu, pakar hukum tata negara Refly Harun menyebutkan bahwa staf khusus Presiden yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya akan membebani anggaran negara yang lebih besar.

Menurut dia, pendapat para staf khusus tersebut tidak setiap saat dibutuhkan Presiden.

"Pekerjaan mereka hanya memberikan opini dan pendapat saja. Kalau hanya itu, lebih baik Presiden dibantu ahli-ahli yang tak diikat jam kerja, cukup diikat kode etik, tidak perlu diberikan kompensasi puluhan juta," kata Refly di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

 

Kabar ini menjadi berita terpopuler di rubrik nasional Kompas.com sepanjang Minggu (24/11/2019).

Baca selengkapnya: Surya Paloh Ibaratkan Penunjukan Stafsus Milenial Seperti Magang

Baca juga: 7 Staf Khusus Presiden Dinilai Bebani Anggaran Negara Lebih Besar

Ilustrasi ganjaThinkstock Ilustrasi ganja

Ladang ganja

Berita populer selanjutnya terkait penemuan ladang ganja seluas tujuh hektare di Desa Hutatua Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Ladang tersebut tersebar di lima lokasi. Total, ada 420.000 batang pohon ganja ditemukan yang ditaksir nilainya mencapai Rp 52,5 miliar.

Saat ditemukan, usia pohon diperkirakan sekitar enam hingga tujuh bulan. Aparat pun memusnahkan sebagian besar ganja tersebut dengan cara dibakar.

Sementara itu, 52 batang pohon ganja lainnya disita sebagai bukti.

"Dengan total jumlah keseluruhan yang dimusnahkan sebanyak 419.946 batang pohon ganja dan 54 batang sebagai sample barang bukti," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Baca selengkapnya: Polisi Temukan Ladang Ganja 7 Hektar, Diperkirakan Bernilai Rp 52,5 Miliar

Sumber: Kompas.com (Penulis: Deti Mega Purnamasari, Rakhmat Nur Hakim)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com