Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tambah Staf Khusus, PKS: Semoga Bukan Sekadar Gimik

Kompas.com - 23/11/2019, 15:11 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhamad Kholid mengkritik penambahan jumlah staf khusus Presiden Jokowi pada periode 2019-2024.

Menurut dia, penambahan jumlah staf khusus membuat lembaga kepresidenan semakin gemuk.

Padahal, lembaga tersebut sudah memiliki Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Coba banyangin, seskab, setneg, watimpres dan stafsus tambun (gemuk) sekali," kata Kholid dalam diskusi "Efek Milenial di Lingkaran Istana" di Ibis Hotel Tamarin, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Kholid merasa khawatir, apabila Presiden Joko Widodo memiliki banyak staf khusus untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok strategis, presiden akan bingung.

"Katanya membantu tugas presiden berkomunikasi, nanti kalau terlalu banyak yang memberi masukan, itu saya mikir apakah bapak presiden nanti enggak makin bingung," ujar dia.

Baca juga: Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Kholid menyinggung penunjukkan staf khusus dari kalangan milenial.

Ia berharap, penunjukkan tujuh staf khusus muda itu tidak sekadar gimik, tetapi memberikan kontribusi besar untuk pemerintah.

"Adanya staf khusus, bukan hanya gimmick milenial, tapi policy," ucap dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk 13 orang sebagai staf khususnya. Dari jumlah itu, tujuh orang merupakan wajah baru dan berasal dari kalangan milenial.

Jokowi memperkenalkan tujuh orang itu kepada pers di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/9/2019) sore tadi.

Mereka adalah Putri Indahsari Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Aminuddin Ma'ruf, dan Andri Taufan Garuda Putra.

Selain ketujuh milenial yang berusia 20 sampai 30-an tahun itu, Jokowi juga menunjuk dua wajah baru lainnya.

Baca juga: Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Dua orang itu yakni Politisi PDI-P Arief Budimanta dan Politisi Partai Solidaritas Indonesia Dini Shani Purwono.

Namun, keduanya tak ikut diperkenalkan karena dianggap tak mewakili kalangan milenial.

Jokowi juga menunjuk sejumlah wajah lama kembali menjadi staf khususnya. Mereka yakni Diaz Hendropriyono, Sukardi Rinakit dan Ari Dwipayana.

Terakhir, Jokowi juga sudah menunjuk Fadjroel Rachman sebagai Staf Khusus Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden.

Berbeda dengan 12 nama lain Fadjroel sudah ditunjuk sebagai staf khusus pada 22 Oktober lalu, dua hari setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden 2019-2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com