Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Ibaratkan Penunjukan Stafsus Milenial Seperti Magang

Kompas.com - 24/11/2019, 11:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik penunjukkan staf khusus milenial oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut dia hal itu seperti memberikan kesempatan anak muda magang di dunia pemerintahan.

"Ini katakanlah latihan kalau kamu di sekolah ada kampus ada magang, kita kenal itu," ujar Surya di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (23/11/2019).

Ia menyatakan penunjukkan staf khusus milenial dilakukan dengan persiapan matang. Karenanya, ia meyakini hal tersebut akan berdampak pada kebijakan pemerintah yang mampu menyerap aspirasi kaum milenial.

Baca juga: Mengapa Jokowi Butuh Staf Khusus dari Kalangan Milenial?

Ia pun mengatakan, dengan terserapnya aspirasi para kaum milenial maka mereka akan semakin terberdayakan dalam pembangunan SDM Indonesia yang unggul.

"Beliau menyatakan sebagai tempat diskusinya dia membutuhkan feeding, masukan dari milenial dan diberikan secara resmi menjadi staf khusus. Satu kebijakan yang patut diapresiasi," lanjut Surya.

Presiden Joko widodo telah menunjuk 13 orang sebagai staf khususnya.

Dari 13 orang staf khusus tersebut, tujuh orang di antaranya merupakan wajah baru yang berasal dari kaum milenial.

Baca juga: Ada 7 Milenial, Bagaimana Aturan Penunjukan Staf Khusus Presiden?

Presiden Jokowi memperkenalkan ketujuh orang tersebut kepada pers di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Mereka adalah Putri Indahsari Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Aminuddin Ma'ruf, dan Andri Taufan Garuda Putra.

Selain nama-nama tersebut, Presiden Jokowi juga menunjuk dua wajah baru lainnya, yaitu politisi PDI-P Arief Budimanta dan politisi Partai Solidaritas Indonesia Dini Shani Purwono.

Kompas TV Keputusan Presiden Joko Widodo memilih anak muda sebagai staf khususnya dinilai sebagai gebrakan baru oleh partai persatuan pembangunan.<br /> <br /> Ditemui dalam dialog mingguan Polemik Trijaya, Wasekjen PPP Ahmad Baidowi menilai masuknya milenial dalam jajaran staf khusus presiden mendapat respon baik dari parpol koalisi pemerintah.<br /> <br /> Baidowi juga menambahkan, keberadaan kaum muda menjadi pembisik presiden merupakan gebrakan baru dan upaya regenerasi pemerintahan nasional ke depan. Namun di balik nada positif, pemilihan 7 staf khusus baru tersebut mendapat sentimen negatif dari partai oposisi.<br /> <br /> Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid menilai penunjukkan 7 nama staf khusus itu bertentangan dengan niatan pemerintahan jokowi yang ingin postur birokrasi lebih ramping.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com