Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Kompas.com - 17/11/2019, 17:38 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seakan tak ada habisnya. Aksi terorisme terus terjadi silih berganti di banyak daerah.

Setiap kali aparat keamanan menangkap terduga teroris atau mengungkap kelompok radikal tertentu, sel-sel teroris baru muncul. Bahkan, mereka tak segan-segan melancarkan aksinya seorang diri alias lone wolf.

Seperti yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, pada 13 November lalu. Aksi bunuh diri yang dilakukan RMN pelataran Mapolrestabes Medan, menyebabkan enam orang luka-luka. Empat di antaranya adalah aparat kepolisian.

Ada beberapa hal yang disinyalir membuat kelompok ini berkembang pesat di Indonesia.

Pertama, masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya, tidak seluruh masyarakat yang terpapar paham radikalisme adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah.

Masyarakat perkotaan dengan akses pendidikan maksimal pun juga rentan terpengaruhi paham radikal.

Menurut mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latief, masyarakat terdidik terus berharap agar kesejahteraan mereka terus meningkat.

Ketika harapan tersebut pupus lantaran dihadapkan dengan persoalan fundamental perekonomian negara, tidak tersedianya lapangan kerja, hingga akses usaha yang terbatas, tak sedikit dari mereka yang akhirnya frustrasi.

Baca juga: Kaum Terdidik di Perkotaan Rawan Terpapar Radikalisme

Sebagai pelarian, mereka akhirnya bergabung dengan kelompok militan yang dinilai dapat menjadi jawaban atas persoalan yang mereka hadapi.

"Biasanya potensial mereka akan lari kepada kelompok militan sebagai sumber jaminan sosial, rasa aman dan sebagainya," kata Yudi dalam sebuah seminar di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Supaya tidak menjadi bom waktu di masa depan, pemerintah perlu hadir di tengah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi jawaban atas timbulnya rasa ketidakadilan yang selama ini dirasakan masyarakat.

"Sekuat apa pun persatuan nasional kita, kalau keadilan sosial tidak merata dan kesenjangan sosial masih ada maka intoleransi akan makin menguat," kata dia.

Kedua, perkembangan media sosial yang tidak terkontrol dengan baik. Banyaknya situs-situs yang memaparkan paham radikal serta mudahnya akses terhadap laman yang menyediakan cara membuat bom, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Di satu sisi, keberadaan situ-situs tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang memunculkan banyaknya lone wolf yang beraksi. Di sisi lain, internet memiliki peran penting dalam menyebarkan berita positif untuk menangkal paham-paham radikal.

Pada 2014 lalu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menyisir sejumlah situs yang terindikasi menyebarkan paham radikal. Di dalam situ-situs tersebut banyak dimuat narasi yang mengajarkan jihad ke Suriah, perang, hingga melancarkan aksi bunuh diri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com