Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Kompas.com - 17/11/2019, 17:38 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seakan tak ada habisnya. Aksi terorisme terus terjadi silih berganti di banyak daerah.

Setiap kali aparat keamanan menangkap terduga teroris atau mengungkap kelompok radikal tertentu, sel-sel teroris baru muncul. Bahkan, mereka tak segan-segan melancarkan aksinya seorang diri alias lone wolf.

Seperti yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, pada 13 November lalu. Aksi bunuh diri yang dilakukan RMN pelataran Mapolrestabes Medan, menyebabkan enam orang luka-luka. Empat di antaranya adalah aparat kepolisian.

Ada beberapa hal yang disinyalir membuat kelompok ini berkembang pesat di Indonesia.

Pertama, masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya, tidak seluruh masyarakat yang terpapar paham radikalisme adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah.

Masyarakat perkotaan dengan akses pendidikan maksimal pun juga rentan terpengaruhi paham radikal.

Menurut mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latief, masyarakat terdidik terus berharap agar kesejahteraan mereka terus meningkat.

Ketika harapan tersebut pupus lantaran dihadapkan dengan persoalan fundamental perekonomian negara, tidak tersedianya lapangan kerja, hingga akses usaha yang terbatas, tak sedikit dari mereka yang akhirnya frustrasi.

Baca juga: Kaum Terdidik di Perkotaan Rawan Terpapar Radikalisme

Sebagai pelarian, mereka akhirnya bergabung dengan kelompok militan yang dinilai dapat menjadi jawaban atas persoalan yang mereka hadapi.

"Biasanya potensial mereka akan lari kepada kelompok militan sebagai sumber jaminan sosial, rasa aman dan sebagainya," kata Yudi dalam sebuah seminar di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Supaya tidak menjadi bom waktu di masa depan, pemerintah perlu hadir di tengah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi jawaban atas timbulnya rasa ketidakadilan yang selama ini dirasakan masyarakat.

"Sekuat apa pun persatuan nasional kita, kalau keadilan sosial tidak merata dan kesenjangan sosial masih ada maka intoleransi akan makin menguat," kata dia.

Kedua, perkembangan media sosial yang tidak terkontrol dengan baik. Banyaknya situs-situs yang memaparkan paham radikal serta mudahnya akses terhadap laman yang menyediakan cara membuat bom, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Di satu sisi, keberadaan situ-situs tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang memunculkan banyaknya lone wolf yang beraksi. Di sisi lain, internet memiliki peran penting dalam menyebarkan berita positif untuk menangkal paham-paham radikal.

Pada 2014 lalu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menyisir sejumlah situs yang terindikasi menyebarkan paham radikal. Di dalam situ-situs tersebut banyak dimuat narasi yang mengajarkan jihad ke Suriah, perang, hingga melancarkan aksi bunuh diri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com