Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rawan Konflik, Pilkada Papua Diberi Perhatian Khusus oleh Bawaslu

Kompas.com - 07/11/2019, 12:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan perhatian khusus dalam pengawasan Pilkada 2020 untuk Papua dan Papua Barat.

Kondisi geografis dan faktor keamanan menjadi alasan Bawaslu menyusun langkah khusus untuk dua provinsi tersebut.

"Untuk Papua dan Papua Barat yang jelas akan menjadi perhatian khusus. Selain daerah yang jauh, kemudian transportasi juga agak menjadi masalah. Maka jelas itu terjadi kerawanan tersendiri," ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Faktor penyebab kerawanan lain yakni masih adanya daerah yang menggunakan sistem noken, yang masyarakatnya tidak mengenal one man one vote.

"Kemudian, narasi kuasa lokal di Papua dan Papua Barat itu cukup tinggi. Baik dari kepala suku, kepala adat juga perang suku masih terjadi juga kan kadang-kadang," kata Bagja.

Baca juga: Panglima TNI Sebut Papua Jadi Daerah Rawan Konflik di Pilkada 2020

Bagja membenarkan jika nantinya tentu ada langkah pengawasan khusus untuk pilkada di kedua provinsi.

"Misalnya nanti ada desk khusus Pilkada Papua, " tuturnya.

Kedua, Bawaslu mengikuti alur pengamanan yang sudah dipersiapkan oleh TNI dan Polri untuk kedua provinsi.

Ketiga, bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu daerah untuk pengawasan bersama aparat keamanan.

Saat disinggung tentang potensi kerawanan di Papua sebagai ekses dari kericuhan di beberapa daerah baru-baru ini, Bagja enggan berspekulasi.

Baca juga: KPU Bantah Adanya Kecurangan Sistem Noken pada Pilkada Papua 2018

Menurut dia, jika aparat keamanan telah mendeteksi kemungkinan kerawanan, penyelenggara dan pengawas pemilu tentu akan mengikuti sesuai prosedur.

"Kalau teman-teman aparat keamanan telah memdeteksi adanya kemungkinan hal tersebut maka kami akan mengikuti alurnya," ujar Bagja.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada puluhan kabupaten di Papua dan Papua Barat yang akan menggelar pilkada pada tahun depan.

Beberapa daerah di antaranya yakni Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Memberamo Raya untuk Provinsi Papua.

Kemudian untuk Provinsi Papua Barat beberapa di antaranya ada Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten manokwari Selatan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com