KPU Bantah Adanya Kecurangan Sistem Noken pada Pilkada Papua 2018

Kompas.com - 31/07/2018, 11:57 WIB
Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Provinsi Papua, Peter Ell, membantah adanya dugaan manipulasi maupun kecurangan terstruktur, sistematis dan masif terhadap sistem noken di 13 kabupaten dalam Pilkada Papua 2018.

Hal itu diungkapkan Peter dalam sidang lanjutan perselisihan hasil Pilkada Papua 2018 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2018). Adapun pihak pemohon dalam sidang ini adalah pasangan calon Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae.

"Menyangkut sistem noken yang diklaim pemohon terjadi tindakan kecurangan terstruktur, sistematis masif di 13 kabupaten untuk dalil ini kami menolak (tudingan)," kata Peter saat membacakan jawaban KPU Papua di ruang sidang panel MK, Selasa.

Sistem noken pada dasarnya terdiri dari dua mekanisme penggunaan. Pertama, penggunaan noken untuk menggantikan kotak suara. Surat suara diletakkan di dalam tas noken yang biasanya dipegang oleh para saksi dari pasangan calon.

Baca juga: Sistem Noken Masih Rawan Memicu Konflik Kekerasan pada Pilkada Papua

Kedua, sistem noken di mana kepala suku memilih untuk dan atas nama pemilih di kelompok sukunya. Kedua mekanisme ini sama-sama tidak bersifat rahasia.

Surat suara diletakkan di dalam tas noken yang biasanya dipegang oleh para saksi dari pasangan calon.

Peter mengungkapkan, sebenarnya dua dari 13 kabupaten sudah tak menggunakan sistem noken sejak Pemilu 2014 dan Pilkada 2015. Namun, ia mengungkapkan bahwa 11 kabupaten lainnya masih menggunakan sistem noken.

Oleh karena itu, Peter menolak dalil permohonan Pemohon.

"Sebelas kabupaten yang menggunakan sistem noken sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem noken ini masih tetap digunakan dalam rangka menghargai kearifan lokal. Dengan begitu termohon menolak semua dalil pemohon terkait sistem noken," kata dia.

Baca juga: Enam Pilkada di Papua Pakai Sistem Noken, KPU Khawatirkan Distorsi Suara

Di sisi lain, Peter juga membantah tudingan perolehan suara sebesar 100 persen di salah satu kabupaten yang diperoleh pasangan lain disebabkan oleh adanya kecurangan dalam pemilihan.

Peter menegaskan, perolehan suara tersebut murni diperoleh dari pemilih.

"Kami jelaskan perolehan suara itu betul-betul murni suara dari rakyat melalui sistem noken. Pada saat pemilihan, proses pilkada di sana berjalan aman dan lancar. Sehingga tidak ada manipulasi yang dlakukan termohon seperti yang dituduhkan pemohon," kata dia.

Sementara itu, anggota Bawaslu Papua Niko Tunjanan memastikan bahwa proses Pilkada Papua 2018 telah diawasi dengan ketat oleh pihak-pihak terkait.

"Bahwa sistem noken dalam pengawasan pada pelaksanaan tanggal 27 Juni 2018, panwas tidak menerima laporan yang diberikan kepada kami untuk menjadi bahan pelanggaran yang diproses," kata Niko.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Desember: Tambah 4.361, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 454.879 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 4.361, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 454.879 Orang

Nasional
Besok, Polda Metro Jaya Jadwalkan Pemeriksaan Manajer Keamanan Bandara Soetta dan Saksi Lain terkait Acara Rizieq Shihab

Besok, Polda Metro Jaya Jadwalkan Pemeriksaan Manajer Keamanan Bandara Soetta dan Saksi Lain terkait Acara Rizieq Shihab

Nasional
Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Nasional
Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Nasional
Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Nasional
UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

Nasional
Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

Nasional
Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Nasional
Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Nasional
1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Nasional
Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Nasional
Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X