Utamakan Persuasif di Papua, Polri Diingatkan Tuntaskan Kasus Rasisme

Kompas.com - 22/08/2019, 13:13 WIB

Devina Halim,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Devina Halim

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Api melalap bangunan ketika para demonstran turun ke jalan-jalan di Kota Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8/2019). Demonstrasi bergolak di Papua pekan ini yang dipicu oleh insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.(STR/AFP)

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto didampingi Ketua KPU Mimika Indra Ebang Ola

Tidak bisa masuk, dua anggota DPR RI dari Papua hanya berdiri di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Rabu (21/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerusuhan terjadi bergiliran di tanah Papua. Setelah Senin (19/8/2019) lalu, rusuh terjadi di Manokwari Papua Barat, kondisi serupa terjadi di Fakfak dan Timika, Papua, Rabu (21/8/2019).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal menegaskan, dalam penanganan kerusuhan, polisi selalu mengedepankan aksi persuasif ketimbang penegakan hukum.

"Kepolisian, TNI, itu mengedepankan upaya-upaya persuasif, komunikasi dengan di-support penuh oleh seluruh tokoh agama, tokoh sentral di sana, tokoh masyarakat," ucap Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Bahkan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo memastikan bahwa personelnya di bumi Papua menerapkan kebijakan tidak menggunakan peluru tajam saat proses pengamanan.

"Perlu saya tegaskan, untuk aparat kepolisian, dalam rangka penanganan pengunjuk rasa di manapun kini, tidak dibekali dengan peluru tajam. Ini perlu dicatat," ujar Dedi.

KOMPAS.com/IRSUL PANCA ADITRA Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto didampingi Ketua KPU Mimika Indra Ebang Ola

Meski demikian, bukan berarti aspek penegakan hukum diabaikan. Dalam kerusuhan di Timika, polisi mengamankan 45 orang. Saat ini, sebanyak 34 orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto menjelaskan, pada Rabu pagi, pihaknya sudah mengamankan sejumlah warga karena memblokir jalan dan memaksa meminta ban bekas dari sejumlah bengkel.

Selain itu, ditemukan bensin dan alat tajam serta bendera bintang kejora. Ia pun menduga ada oknum yang sengaja masuk dalam aksi demo damai tersebut untuk melakukan tindakan anarkistis.

"Jadi jelas ada penumpang gelap yang berseberangan untuk memanfaatkan unjuk rasa damai ini," kata Agung.

Akar Masalah

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpendapat, kepolisian sudah tepat jika mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani persoalan di Papua.

"Tindakan-tindakan di lapangan yang sekarang ini sudah cukup baik, dengan tetap mengedepankan sisi humanis, itu baik," ujar Bambang, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Hanya saja Bambang mengingatkan bahwa kekerasan yang terjadi di Manokwari, Fakfak dan Timika bukanlah berdiri sendiri.

Kekerasan yang terjadi di sana merupakan buntut dari perlakuan diskriminatif dan rasis yang dilakukan sekelompok orang kepada mahasiswa asal Papua di Pulau Jawa, khususnya Surabaya, Semarang dan Malang.

KOMPAS.com/A. FAIZAL Tidak bisa masuk, dua anggota DPR RI dari Papua hanya berdiri di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Rabu (21/8/2019).

Tanpa mengusut secara tuntas dan adil pelaku diskriminasi dan rasis kepada mahasiswa Papua di tanah Jawa, maka jangan harap persoalan akan selesai bagi masyarakat Papua.

"Jadi, jangan sebatas itu (pendekatan humanis) saja. Harus ada aksi yang lebih konkret sehingga rasa sakit warga Papua bisa dikurangi," ujar Bambang.