Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Jayapura dan Manokwari Normal, Sorong Masih Ada Unjuk Rasa

Kompas.com - 20/08/2019, 14:03 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, kegiatan masyarakat di Jayapura, Papua, sudah berjalan normal pasca-demonstrasi memprotes persekusi terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/9/2019).

"Untuk wilayah Jayapura, aktivitas kegiatan masyarakat juga hari ini sangat normal, semuanya berjalan dengan baik," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Massa di Kota Sorong Kembali Blokade Jalan dan Bakar Dua Kios

Begitu pula dengan wilayah Manokwari, Papua Barat. Menurutnya, kegiatan masyarakat di wilayah tersebut juga berangsur-angsur normal.

Namun, di Kota Sorong, Dedi mengungkapkan masih terdapat kegiatan unjuk rasa yang diikuti sekitar 500 orang.

Pihak TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan massa.

"Di Sorong memang masih ada kegiatan masyarakat di satu titik massanya 500 orang, masih dalam negosiasi dan komunikasi secara intens antara aparat keamanan, baik TNI, Polri, dan seluruh tokoh masyarakat di sana," katanya.

Kendati demikian, kata Dedi, secara keseluruhan situasi di wilayah Papua sudah kondusif. Hari ini, aparat gabungan melaksanakan pembersihan, seperti pohon tumbang, agar kegiatan masyarakat bisa kembali normal sepenuhnya.

Demonstrasi di Tanah Papua terjadi setelah masyarakat setempat memprotes persekusi terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, terkait insiden perusakan bendera Merah Putih.

Baca juga: Fakta Pasca-Kerusuhan di Sorong, Kantor Polisi Jadi Sasaran hingga Napi Kabur

Selain itu, ada insiden rasisme terhadap mahasiswa asal Papua yang memicu terjadinya demonstrasi.

Demonstrasi juga dipicu karena massa terprovokasi konten negatif berupa hoaks terkait penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya tersebut.

Untuk sementara, polisi telah mengidentifikasi lima akun media sosial yang diduga menyebarkan konten provokatif tersebut. Polisi terus mendalami kelima akun tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com