Sekjen PPP: Pak Jokowi Sudah Sampaikan soal Jatah Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo telah menyampaikan kepada PPP mengenai jatah kursi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. 

PPP pun menyiapkan kader terbaik untuk mengisi posisi menteri. 

"Pak Jokowi sudah menyampaikan, baru menyampaikan jumlah cost-nya yang akan diberikan, tetapi belum menyampaikan posnya apa. Nah, kami lebih bijak kalau kemudian mengetahui dulu ya pos itu apa sehingga kami bisa mengajukan kader yang tepat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketum PBB Mengaku Tak Enak Minta Jatah Menteri

Dengan begitu, kata Arsul, PPP tak kesulitan dalam mempersiapkan kader yang akan mengisi posisi di kementerian.

Arsul mencontohkan, PPP akan kesulitan jika presiden tiba-tiba menunjuk untuk mengisi posisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Sebab, kalau pos menteri pemberdayaan perempuan, masak yang ajukan Pak Arsul Sani itu engga bisa juga," ujar dia.

Ketika ditanya apakah PPP ingin mempertahankan posisi menteri di Kementerian Agama, Arsul menyerahkan pos-pos menteri tersebut kepada presiden Joko Widodo.

Adapun saat ini posisi Menteri Agama dijabat Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan kader PPP.

"Enggak ada istilah ingin mempertahankanlah, portofolio apa itu kan sepenuhnya bagian dari hak prerogratif presiden. Ya kami serahkan saja kepada presiden soal itu," ucap dia.

Sejauh ini, partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf telah bersilaturahim ke Jokowi di Istana Merdeka.

Baca juga: Saat Parpol Koalisi Jokowi-Maruf Berebut Jatah Menteri dengan Non-Koalisi...

Salah satu agendanya, menyodorkan nama-nama kader sebagai pertimbangan Jokowi untuk mengisi posisi kabinet kerja jilid II.

PKB telah menyodorkan 10 nama kepada Jokowi. PPP tak secara spesifik menyampaikan jumlah menteri yang diinginkan, tetapi ingin jatah kursi menteri bertambah.

PDI-P, Golkar, dan Nasdem juga memiliki target untuk mendapatkan jatah kursi lebih besar dalam kabinet kerja jilid II.

Meskipun demikian, partai-partai koalisi pemerintah itu menyerahkan sepenuhnya penentuan pembagian kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo.