Wapres Sebut Jatah Kursi Menteri Bergantung Jumlah Kursi Parpol di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, jatah kursi menteri bagi partai politik bergantung pada jumlah kursi partai politik itu sendiri di DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Kalla menanggapi lobi-lobi yang dilakukan parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf demi memperoleh kursi menteri di kabinet.

"Tentu juga ada aturan-aturannya dan kewajarannya. Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar mendapat juga di kabinet juga yang memadai," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Ketum Sebut PSI Tak Minta Jatah Menteri kepada Jokowi

Sementara, soal lobi-lobi partai politik itu sendiri, Kalla menilai wajar. Menurut dia, tujuan dari politik adalah meraih kekuasaan dan salah satu bentuknya adalah mendapatkan kursi di eksekutif.

"Saya katakan bahwa politik itu mencapai tujuan dengan berbagi kekuasaan. Itu rumusan politik di manapun. Akhirnya kalau kekuasaan itu, ada di pemerintahan," ujar Kalla.

"Memang tujuannya dia ikut pemilu, ikut apa, capek-capek berkampanye, kalau pada ujungnya tidak mendapat kursi, dia tidak mendapat tujuannya. Karena itu wajar-wajar saja partai itu mencoba untuk mendapatkan kursi pemerintah kabinet yang baik. Itu wajar-wajar saja," lanjut dia.

Baca juga: Politisi PKB Berandai-andai Dapat Jatah Menteri Kabinet Kerja Jilid II

Sebelumnya Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah parpol pengusungnya di Pilpres 2019. Beberapa pengurus partai politik yang sudah bertemu Jokowi, antara lain Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan PDI Perjuangan.

Beberapa partai juga terang-terangan menginginkan sejumlah kursi di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Salah satunya ialah PKB yang menginginkan 10 kursi menteri.