Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Sebut PSI Tak Minta Jatah Menteri kepada Jokowi

Kompas.com - 14/07/2019, 18:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com- Partai Solidaritas Indonesia sebagai salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengaku tidak meminta jatah menteri di kabinet periode 2019-2024 mendatang.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menegaskan, partainya tidak memberikan syarat apapun ketika mendukung pencalonan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

"Kita dari awal mendukung Pak Jokowi tanpa memasang atau mematok harga. Dan ini sudah periode terakhir Pak Jokowi kan, jadi sampai hari ini pun PSI tidak pernah meminta-minta, merengek-rengek, apalagi maksa," kata Grace di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019).

Baca juga: PSI Siap Fasilitasi Debat Terbuka Dua Cawagub DKI Jakarta

Grace menuturkan, PSI pun belum diajak membicarakan pos menteri oleh Jokowi. Ia mengatakan, partainya juga tidak menyodorkan nama-nama kadernya untuk duduk di kursi kabinet.

"Belum sampai sedetail itu, jadi kita tidak pernah menyodor-nyodorkan, maksa apalagi. Jadi kita belum ada pembicaraan sedetil itu," ujar Grace.

Grace menegaskan, partainya menyerahkan susunan kabinet sepenuhnya kepada Jokowi. Menurut Grace, hanya Jokowi yang mengetahui kriteria menteri yang cocok duduk di kursi kabinet kelak.

"Kami percaya Pak Jokowi tahu persis apa yang dia butuhkan, orang-orang seperti apa, berapa persen yang profesional, berapa persen dari partai, seperti apa kriterianya," kata Grace.

Baca juga: Ketua DPW PSI Laporkan Akun Facebook Pendukung BTP atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Diberitakan sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama yang akan mengisi kabinet di pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

"Sudah, sudah," kata Jokowi saat ditanya wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Menurut Jokowi, kabinet baru nantinya akan turut mengakomodasi nama-nama yang disodorkan partai politik pengusung. Ia sudah mempersilakan parpol untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya nama calon menteri.

Kompas TV Dalang kerusuhan terus didalami polisi untuk selanjutnya diungkap, namun dibalik itu ada yang meminta agar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga ikut bertangung jawab atas adanya aksi itu salah satunya Partai Solidaritas Indonesia PSI mengapa? KompasTV akan mengulasnya bersama juru bicara PSI Andy Budiman dan juru bicara BPN Bidang Hukum Sahroni. #PSI #PrabowoSubianto #SandiagaUno
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com