Tak Maju di Pemilu 2019, Fahri Mengaku Banyak Caleg yang Minta Di-"endorse"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akan mengakhiri sepak terjangnya sebagai wakil rakyat pada tahun ini.

Anggota DPR daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu tidak mencalonkan kembali pada Pemilihan Legislatif 2019.

Setelah memutuskan tak kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, Fahri mengaku banyak caleg yang meminta "endorse" dari dirinya.

"Mereka meminta saya membuat testimoni, umumnya begitu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2019).

Fahri mengatakan ,biasanya dia membantu caleg yang dianggapnya punya potensi. Caleg yang dia "endorse" juga tidak hanya dari partai tertentu.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Survei Jelang Pencoblosan Upaya Giring Opini Publik

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut caleg yang meminta dukungannya berasal dari berbagai partai dan dapil.

Namun, kata Fahri, caleg dari PKS justru tidak ada yang meminta bantuannya.

"Beragam partai (yang minta), tetapi PKS enggak mau. Enggak berani mereka karena bisa dimarahi sama bosnya," ujar Fahri.

Adapun, Fahri sendiri sedang berkonflik dengan para elite di PKS. Dia telah dicopot dari jabatannya di partai dan sempat akan dicopot dari jabatan wakil ketua DPR.

Perseteruan antara pimpinan PKS dan Fahri Hamzah sudah berlangsung sejak awal 2016. Saat itu, PKS memecat Fahri sebagai kader.

Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.

Baca juga: Sebut 2 Cawapres Berbeda Latar Belakang, Fahri Hamzah Ingin Debat Berlangsung Intens

Pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Hakim tersebut.

Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Fahri memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah itu, PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada akhirnya, banding tersebut juga dimenangkan oleh Fahri.

Setelah itu, PKS mengajukan permohonan kasasi ke MA. Kasasi tersebut diajukan PKS pada 28 Juni 2018 oleh Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muis Saadih.

Pada 30 Juli 2018, majelis hakim MA yang dipimpin Maria Anna Samiyati memutuskan menolak permohonan kasasi tersebut.

Dalam putusannya, majelis hakim juga memerintahkan agar PKS membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi kepada Fahri senilai Rp 30 miliar.