Tak Punya Uang, Terdakwa Anggota DPRD Sumut Minta Pengacara kepada Hakim

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa anggota DPRD Sumatera Utara Abu Bokar Tambak hadir tanpa didampingi pengacara saat akan menjalani persidangan perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Tak berapa lama setelah hakim mengetuk palu tanda persidangan dimulai, Abu Bokar mengajukan permohonan agar diberikan pengacara oleh majelis hakim.

Abu Bokar yang juga mantan advokat itu menyerahkan permohonan tertulis berisi surat keterangan tidak mampu kepada majelis hakim.

"Terdakwa mengajukan permohonan minta ditunjuk pengacara," ujar ketua majelis hakim.

Baca juga: Terdakwa Anggota DPRD Sumut Mengaku Gajinya Rp 80 Juta Per Bulan

Setelah menerima permohonan, ketua majelis hakim memerintahkan panitera pengganti untuk menghadirkan pengacara dari pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun, karena pengacara Posbakum belum dapat hadir dalam waktu cepat, ketua majelis menawarkan pengacara terdakwa lain yang bersedia menjadi pengacara pro bono kepada Abu Bokar.

Baca juga: 3 Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Uang Ketok dari Gatot Pujo Nugroho

Akhirnya, pengacara salah satu terdakwa anggota DPRD Sumut lainnya menyatakan bersedia menjadi pengacara pro bono untuk mendampingi Abu Bokar.

Selanjutnya, majelis hakim membuat penetapan untuk menunjuk pengacara tersebut sebagai pengacara pro bono. Setelah itu, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Penetapannya akan kami buat, tapi sekarang secara lisan kami tunjuk sebagai pengacara," kata ketua majelis hakim.

Baca juga: Anggota DPRD Sumut M Faisal Batal Ajukan Eksepsi Atas Dakwaan KPK

Adapun, Abu Bokar didakwa menerima uang Rp 477,5 juta dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Abu Bokar memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.