Anggota DPRD Sumut M Faisal Batal Ajukan Eksepsi Atas Dakwaan KPK

Kompas.com - 20/02/2019, 12:28 WIB
Anggota DPRD Sumatera Utara, Muhammad Faisal duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/2/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Anggota DPRD Sumatera Utara, Muhammad Faisal duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Muhammad Faisal yang merupakan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) batal mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

"Setelah kami berdiskusi antara tim penasehat hukum dan terdakwa, kami menyatakan tidak jadi mengajukan eksepsi," ujar pengacara Faisal dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang Anggota DPRD Sumut Rp 500.000

Menurut pengacara, ada beberapa pertimbangan terkait penanganan perkara. Selain itu, tim pengacara memilih melakukan strategi pembelaan dalam sidang pemeriksaan saksi.

Dengan demikian, persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Ketua majelis hakim memerintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi dalam persidangan berikutnya.

Faisal didakwa menerima suap Rp 670 juta dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Baca juga: Hakim Cabut Hak Politik 5 Anggota DPRD Sumut

Uang tersebut diduga diberikan agar Faisal memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Selain itu, agar Faisal menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014. Kelimanya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Baca juga: Buron Kasus DPRD Sumut Menyerahkan Diri ke KPK

Faisal didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X