Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Dorong BPJS Aktif Sosialisasi Gerakan Hidup Sehat

Kompas.com - 17/01/2019, 12:12 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan semestinya masuk dalam ranah promotif dan preventif gerakan hidup sehat di masyarakat.

"Untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia ya BPJS harus sosialisasi gerakan hidup sehat," kata Kalla saat membuka seminar dan diskusi bertajuk "Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Pelayanan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia" di Gedung CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Baca juga: BPJS Kesehatan Menunggak Klaim Pembayaran 18 Rumah Sakit di Karawang

"Kalau ada pekan olah raga menjadi sponsor supaya ada ajakan ke masyarakat," tambahnya.

Kalla mencontohkan, bentuk-bentuk pencegahan yang bisa disosialisasikan BPJS bisa bermacam-macam, seperti mengajak masyarakat membersihkan selokan dan mengonsumsi makanan sehat hingga menjadi sponsor di pertandingan-pertandingan olah raga.

Dengan pencegahan yang tepat, lanjutnya, maka hal itu akan mereduksi pengeluaran masyarakat untuk berobat.

"Bagaimanapun BPJS adalah sebuah asuransi yang memberikan manfaat besar ke masyarakat lewat pencegahan dan promotif tadi," ungkap Kalla kemudian.

Baca juga: BPJS Kesehatan Bantah Defisit Jadi Alasan Pemutusan Kontrak dengan Rumah Sakit

Lebih jauh, Kalla bercerita, tidak adanya upaya pencegahan secara masif soal kesehatan membuat rumah sakit di daerah-daerah selalu ramai oleh masyarakat yang mengantre berobat sejak pagi.

"Setiap saya kunjungan ke daerah, gubernur lapor kalau masyarakat antre berobat sejak jam 5 pagi di rumah sakit. Itu adalah kegagalan besar, kalau sosialisasi kesehatan berhasil ya semestinya yang mengantre tidak banyak," kata Kalla.

"Dengan banyak masyarakat ke rumah sakit, artinya ada masalah tata kota, selokan tidak mengalir, air tergenang, wabah penyakit malaria berkembang, dan itu adalah tanda-tanda kegagalan revolusi kesehatan," sambungnya.

Kompas TV Polemik pasien BPJS yang tidak dilayani sejumlah rumah sakit atau klinik kesehatan, menjadi perbincangan.Belum adanya akreditasi pelayanankesehatan, membuat pihak BPJSsempatmemutuskan kontrak kerjasama pelayanan jaminan kesehatan masyarakat ini. Pasien pengguna BPJSsempat bingungjika ingin berobat. Seperti apa seharusnya pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyaraat ini, agar kekisruhan tidak terjadi kembali? Sapa Indonesia membahasnya dalam dialog berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com