BPJS Kesehatan Bantah Defisit Jadi Alasan Pemutusan Kontrak dengan Rumah Sakit

Kompas.com - 07/01/2019, 22:12 WIB
Petugas BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor sedang melayani seorang warga yang sedang mengurus kartu BPJS Kesehatan, di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/11/2017).KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi Bempah Petugas BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor sedang melayani seorang warga yang sedang mengurus kartu BPJS Kesehatan, di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan penghentian kontrak kerja sama dengan sejumlah rumah sakit tidak ada hubunganya dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan.

"Kami sampaikan informasi itu tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Bila ada layanan kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, lanjut Fachmi, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dalam skema ini, bank mengambil alih tagihan ke BPJS Kesehatan sehingga rumah sakit bisa cepat menerima pembayaran.

Baca juga: Ini Alasan BPJS Kesehatan Putus Kerja Sama 11 Klinik dan Satu RS di Karawang

Dia menjelaskan, alasan pihaknya menghentikan kontrak kerja sama adalah karena rumah sakit belum memiliki sertifikat akreditasi. Padahal, sertifikat tersebut merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2019.

"Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut," ujarnya.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan di Pasal 67 Ayat (3) bahwa fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca juga: Diputus Kontrak oleh BPJS, 2 RSUD di Jakarta Ditarget Terakreditasi Juni

BPJS Kesehatan, seperti diungkapkan Fachmi, juga melakukan seleksi dan kredensialing yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan antara lain tenaga medis yang kompeten, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Adapun fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun, kontrak tersebut bersifat sukarela.

"Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” ujarnya.

Baca juga: Kontrak dengan BPJS Diputus, Dua RSUD di DKI Ini Tetap Layani Pasien

Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, BPJS Kesehatan melakukan rekredensialing untuk memastikan manfaat (benefit) yang diterima peserta berjalan dengan baik, sesuai kontrak selama ini. BPJS Kesehatan juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat.

Selain itu, ada juga pemetaan kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah guna memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan memutus kontrak kerja sama dengan 11 klinik dan 1 rumah sakit di Karawang.

Rumah sakit tersebut yakni, RS Mandaya, dan 11 klinik itu ialah klinik Veteran 71 Purwakarta, Klinik Anabi Tempuran, Klinik Anisah Sinding Sari, Klinik Assalam Purwasari, Klinik Citra Media II Karawang Timur, Klinik Dherajz Lemah Abang, Klinik Johar Baru Karawang Timur, Klinik Kamojing Cikampek, Klinik Nurefan Medika Karawang Timur, Klinik Nursyifah Adiarsa Timur, dan Klinik Pupuk Kujang.


Terkini Lainnya

Pengamat: Hasil 'Quick Count' Tak Pernah Bohong

Pengamat: Hasil 'Quick Count' Tak Pernah Bohong

Nasional
'Quick Count' Pilpres 2019 Indikator Politik Indonesia di DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim dan Banten

"Quick Count" Pilpres 2019 Indikator Politik Indonesia di DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim dan Banten

Regional
Diskusi Buku UGM: Biaya Politik Indonesia Perlu Diturunkan

Diskusi Buku UGM: Biaya Politik Indonesia Perlu Diturunkan

Edukasi
Kisah Duka Polisi yang Meninggal Saat Amankan Pemilu...

Kisah Duka Polisi yang Meninggal Saat Amankan Pemilu...

Regional
Persepi: Ada Orang-orang yang Mendegradasi Temuan Ilmiah...

Persepi: Ada Orang-orang yang Mendegradasi Temuan Ilmiah...

Nasional
Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Dilantik, Warga Padati Pendopo Kabupaten

Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Dilantik, Warga Padati Pendopo Kabupaten

Regional
'Quick Count' Pilpres 2019 Indikator Politik Indonesia di Sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, dan Kepri

"Quick Count" Pilpres 2019 Indikator Politik Indonesia di Sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, dan Kepri

Regional
Program 'Digital Talent Scholarship 2019' Kominfo untuk Guru TIK

Program "Digital Talent Scholarship 2019" Kominfo untuk Guru TIK

Edukasi
Jokowi: Tanyakan Langsung ke Pak Prabowo...

Jokowi: Tanyakan Langsung ke Pak Prabowo...

Nasional
KAI Perbaiki 15 Titik Jembatan Jalur Kereta yang Berisiko Anjlok

KAI Perbaiki 15 Titik Jembatan Jalur Kereta yang Berisiko Anjlok

Regional
Beasiswa Kominfo 'Digital Talent 2019' bagi SMK Disertai Uang Saku

Beasiswa Kominfo "Digital Talent 2019" bagi SMK Disertai Uang Saku

Edukasi
Peneliti LSI: Pemilu Serentak Ibarat 'Kawin Paksa', Tak Ada Kesetaraan Pileg dan Pilpres

Peneliti LSI: Pemilu Serentak Ibarat 'Kawin Paksa', Tak Ada Kesetaraan Pileg dan Pilpres

Nasional
'Quick Count' Pilpres 2019 Indikator Politik Indonesia di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Jambi

"Quick Count" Pilpres 2019 Indikator Politik Indonesia di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Jambi

Regional
Trump Disebut Akan Nominasikan Shanahan sebagai Menteri Pertahanan

Trump Disebut Akan Nominasikan Shanahan sebagai Menteri Pertahanan

Internasional
Bawaslu Kota Malang Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS

Bawaslu Kota Malang Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS

Regional

Close Ads X