Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Saya Memastikan Jokowi Menjalankan Agenda Reformasi Sebaik-baiknya

Kompas.com - 21/05/2018, 11:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berada di jalur yang benar dalam rangka menjalankan agenda reformasi.

"Saya memastikan bahwa Presiden Jokowi menjalankan agenda reformasi dengan sebaik- baiknya," ujar Moeldoko dikutip dari siaran pers resmi, Senin (21/5/2018).

Menurut Moeldoko, ada tiga tantangan reformasi, yakni praktik korupsi, kesenjangan ekonomi dan rendahnya indeks pembangunan manusia.

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berupaya menyelesaikan tantangan-tantangan itu melalui rangkaian kebijakan.

Baca juga: 21 Mei 1998, Saat Soeharto Dijatuhkan Gerakan Reformasi...

Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah berkomitmen memperkuat KPK secara kelembagaan, memperkuat regulasi pencegahan korupsi dan pembentukan Satuan Tugas Bersama Pemberantasan Pungutan Liar yang kini sudah berjalan efektif.

"Sementara untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia, pemerintah melakukan kebijakan subsidi untuk rakyat miskin dengan tepat sasaran lewat berbagai kartu jaminan sosial sampai kebijakan-kebijakan yang langsung menyasar masyarakat bawah," ujar Moeldoko.

"Kebijakan dan program pemerintah hari ini dilaksanakan dengan mengambil pelajaran terbaik yang dilakukan pemerintah sebelumnya dan melakukan terobosan serta inovasi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan sesuai kebutuhan hari ini," lanjut dia.

Baca juga: Mengenang Puncak Kegalauan Soeharto Sebelum Memutuskan Mundur...

Tentu, mantan Panglima TNI itu mengaku, dalam pelaksanaan program dan kebijakan, pemerintah menemui berbagai tantangan.

"Terdapat sejumlah persoalan yang belum dapat terpecahkan mengingat kompleksnya persoalan, termasuk di antaranya perubahan sosial, politik, ekonomi dan teknologi yang berlangsung dalam 20 tahun terakhir," ujar Moeldoko.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah akan tetap memikirkan persoalan tersebut.

"Setiap hari, saya merasakan dan turut mengambil bagian dalam upaya pemerintah melakukan reformasi, perubahan, perbaikan dan penyempurnaan, baik skala kecil atau sedang sampai besar. Semua dilakukan supaya cita-cita reformasi yang diamanatkan 20 tahun silam dapat dinikmati dan dirasakan rakyat Indonesia," ujar dia.

Baca juga: Patahnya Palu dan Firasat Harmoko Ihwal Kejatuhan Soeharto

Senin ini, reformasi genap berumur 20 tahun. Diawali pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden, Indonesia mulai menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satunya adalah mencabut Dwifungsi ABRI dan kesepakatan untuk menjalankan negara yang demokratis.

Kompas TV Saat itu, BJ Habibie menggantikan Presiden ke-2 RI Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com