Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerakan Perempuan dalam Pergolakan Reformasi 1998

Kompas.com - 20/05/2018, 17:42 WIB
Yoga Sukmana,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tekad Reformasi 1998 tidak hanya dimiliki oleh gerakan mahasiswa atau elit politik semata, namun juga dimiliki oleh gerakan perempuan

Sayangnya, tidak banyak perhatian dan narasi sejarah yang memperlihatkan beban dan perjuangan kaum perempuan, dalam pergolakan Reformasi 1998.

Padahal sesungguhnya, demokrasi yang dibangun selama 20 tahun ini berdiri di atas penghancuran harga diri dan mertabat perempuan saat itu.

"Serta di atas kaki dan tangan perempuan yang melawan kekuasaan yang menyeleweng dan menindas," ujar Komisioner Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, dalam konferensi pers, Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Baca juga: Peringatan 20 Tahun Reformasi Tuntut Janji Kemerdekaan

Pada krisis ekonomi 1997 silam, suara kaum ibu-ibu yang tidak sanggup membelikan anaknya susu lah yang digunakan sebagai "senjata sosial" untuk menekan pemerintah.

Negara dinilai sudah tidak mampu memenuhi hal-hal mendasar mengenai asupan gizi dan nutrisi rakyatnya. Susu dalam makna simbolis, adalah makna gizi dan nutrisi bagi anak-anak.

Tak hanya itu, gerakkan perempuan juga membentuk crisis center pada 12 Mei 1998. Saat itu, isu penculikan, pemenjaraan para aktivis, dan jatuhnya korban jiwa akibat rezim Orde Baru sudah memuncak.

Selain mendata, Yuniyanti mengatakan, crisis center itu didirikan untuk membantu pemulihan psikologis bagi korban dan keluarga korban yang mengalami trauma dan ketakutan yang mendalam.

Saat ini, gerakan perempuan juga berupaya untuk membangun gerakan empati terhadap kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan, termasuk banyaknya korban kekerasan seksual saat pergolakan Reformasi.

Baca juga: 20 Tahun Reformasi, Kisah Mahasiswa Kuasai Gedung DPR pada 18 Mei 1998

Yuniyanti mengatakan, yang dibangun oleh gerakan perempuan dalam perjuangan reformasi yakni budaya politik baru, yang berlandaskan etika kepedulian yang diwarnai empati satu sama lain.

Di satu sisi, hal itu juga merupakan bentuk perlawanan politik maskulin yang lekat dengan cara brutal dan sewenang-wenang. Tujuannya, untuk menciptakan demokrasi yang sejati, bukan demokrasi yang otoriter.

"Tampaknya, sedikit yang menyadari segala kesan dan tindakan gerakan perempuan pada 20 tahun silam," kata dia.

Pasca kerusuhan Mei 1998, gerakan perempuan juga meminta tanggung jawab penyelengara negara terkait tindakan brutal selama kerusuhan.

Bahkan, gerakan perempuan juga menuntut Presiden BJ Habibie yang menggantikan Soeharto, meminta maaf kepada para korban atas kekerasan yang terjadi.

"Tetapi, permintaan maaf itu sampai 20 tahun ini belum pernah dinyatakan oleh berbagai presiden setelah reformasi," ucap Yuniyanti.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com