Menurut KPU, Tak Perlu Lagi Ada Wacana Pilkada melalui DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, seharusnya tak ada lagi kekhawatiran terkait sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah saat ini.

Menurut dia, kekhawatiran bahwa pemilihan langsung berbiaya besar tidak tepat. Alasan ini kerap dijadikan dasar munculnya wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD.

“Rasa-rasanya semangat pemilihan pilkada lewat DPRD semakin mengecil,” kata Arief, saat diskusi di Kantor Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Kamis (19/4/2018).

Baca juga : Pilkada Lewat DPRD Dinilai Tak Atasi Politik Uang, Ini Saran Perludem

Arief menyebutkan, KPU terus berupaya menciptakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berbiaya murah.

Ia juga yakin, praktik politik uang akan berkurang dengan adanya kompetisi yang sehat.

"KPU berupaya membuat pelaksanaan pemilihan kepala daerah makin kredibel, makin integritas di hampir semua tahapan pemilu,” ujar Arief.

Selain itu, lanjut Arief, peran KPU dan Bawaslu dari hari ke hari semakin diperkuat.

“Penguatan itu diputuskan melalui DPR pembuat Undang-undang tanpa motif, artinya semua sepakat lembaga penyelenggara pemilu itu makin diperkuat baik KPU dan Bawaslu,” kata dia.

Baca juga : Wacana Sistem Pilkada Lewat DPRD yang Kontraproduktif

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali muncul setelah pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu.

Bambang mengatakan, banyak masalah yang dihadapi dengan adanya pilkada langsung.

Beberapa di antaranya, yakni politik biaya tinggi yang kemudian memunculkan korupsi.

Selain itu, pemilihan melalui DPRD tidak membutuhkan biaya kampanye yang besar.