Tak Semua Hakim Sepandangan dengan KPK soal "Justice Collaborator"

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyematan status justice collaborator yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para terdakwa yang mau bekerja sama ternyata belum tentu disetujui oleh hakim.

Dalam beberapa kasus, hakim menilai status saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum tak layak diberikan kepada terdakwa.

Hal itu terjadi dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Hakim tinggi mengabulkan gugatan banding yang diajukan jaksa KPK.

Baca juga : Hakim Anggap Andi Narogong Pelaku Utama dan Persoalkan Status Justice Collaborator

Namun, putusan banding itu ternyata melebihi dari apa yang diharapkan KPK. Hakim justru memperberat hukuman Andi dari 8 tahun menjadi 11 tahun penjara.

Dalam salah satu pertimbangan, hakim tinggi mempersoalkan status justice collaborator yang disematkan kepada Andi.

Menurut hakim tinggi, Andi adalah pelaku utama dalam perkara yang melibatkannya.

Peran Andi dinilai sangat dominan, baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Perbuatannya telah mengakibatkan kerugian negara sampai triliunan rupiah.

Pertimbangan hakim itu secara tidak langsung mengesampingkan status justice collaborator yang diberikan KPK kepada Andi Narogong.

Baca juga : Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Setya Novanto

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Poin 9a membatasi syarat justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama membongkar kejahatan.

Status itu tidak boleh disematkan kepada pelaku utama tindak pidana.

Penolakan serupa pernah terjadi sebelumnya. Pada Juni 2016 lalu, majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum terdakwa Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, dengan hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa KPK.

Padahal, saat itu Abdul Khoir menyandang status justice collaborator.

Keterangannya dinilai jaksa sangat signifikan untuk membongkar kasus korupsi yang melibatkan anggota Komisi V DPR.

KPK akhirnya mengajukan gugatan banding untuk Abdul Khoir. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian mengubah vonis terhadap Abdul Khoir dari 4 tahun menjadi 2,5 tahun penjara.

Baca juga : ICW Nilai Setya Novanto Belum Layak Jadi Justice Collaborator