Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dukungan Banyak Parpol Tak Cukup, Jokowi Butuh Cawapres untuk Atasi Masalah Ekonomi"

Kompas.com - 27/02/2018, 12:19 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PARA Syndicate Ari Nurcahyo berpendapat, figur calon wakil presiden bagi Joko Widodo memiliki peran penting dalam Pilpres 2019. Meskipun, Jokowi sudah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik.

Sebelumnya, lima parpol di DPR sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi untuk maju Pilpres 2019, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura dan PPP.

Menurut Ari, cawapres pendamping Jokowi harus memiliki beberapa variabel yang mampu menjawab tantangan pemerintah ke depan.

"Meskipun Jokowi memperoleh dukungan parpol yang kuat, namun figur bakal cawapres untuk mendampingi Jokowi tetap berperan sentral," ujar Ari kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2018).

Ari menilai, Jokowi perlu mempertimbangkan kebutuhan politik dalam memilih cawapres.

(Baca juga : Paling Tidak, Pak JK Bisa Jadi Kingmaker di Pilpres 2019)

Ia melihat, tantangan pemerintah ke depan adalah mengatasi kesulitan ekonomi dan menciptakan stabilitas politik yang kuat.

Hal itu untuk meneruskan tahap pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi pada periode pertama.

Dengan demikian, pemerintah bisa mengejar ketertinggalan pembangunan.

"Pak Jokowi butuh pendamping yang bisa membantunya mengatasi kesulitan ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas politik yang terjaga kuat, supaya dihasilkan outcome capaian pembangunan yang signifikan di periode kedua Jokowi," tuturnya.

Berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018, elektabilitas Presiden Joko Widodo sebagai petahana mengalami penurunan.

(Baca juga : Jokowi Vs Prabowo di Pilpres 2019 Dinilai Bisa Kembali Picu Konflik di Masyarakat)

Responden yang memilih Jokowi hanya 35 persen. Padahal, pada survei Oktober 2017 lalu, elektabilitas Jokowi masih di angka 36,2 persen.

Pada survei sebelumnya, April 2017, elektabilitas Jokowi masih mencapai 36,9 persen.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menyebut menurunnya elektabilitas Jokowi karena permasalahan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Faktor ekonomi ini juga diukur melalui survei.

(Baca juga : Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi)

Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi", http://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/18402181/survei-median-elektabilitas-jokowi-turun-karena-masalah-ekonomi.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Diamanty Meiliana

Pada survei Oktober 2017, sebesar 36,2 persen responden meyakini Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi.

Dalam survei Februari 2018, angka responden yang yakin Jokowi tak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi meningkat menjadi 37,9 persen.

"Ini sudah lampu kuning bagi Jokowi, kalau terus didiamkan bisa lampu merah," ucap Rico.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com