JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, dengan penyaluran Program Keluarga Harapan secara nontunai, masyarakat mendapatkan rekening perbankan.
Rekening tersebut akan terhubung dengan industri jasa keuangan sehingga masyarakat bisa belajar menabung.
Masyarakat juga bisa mengakses Kredit UKM dengan adanya program tersebut.
"Jadi kita mesti mengajari KPM (keluarga penerima manfaat) ini menabung. Buat kepentingan mereka dimasa depan," ujar Idrus melalui siaran pers, Kamis (15/2/2018).
Hal tersebut disampaikan Idrus saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam penyaluran PKH di Gowa.
Tahun 2018, jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan bertambah dari 6 juta penerima menjadi 10 juta.
(Baca juga: Januari-Agustus 2018, 15 Juta Keluarga Miskin Ditargetkan Terima Bansos)
Idrus optimistis bantuan sosial non tunai efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di tahun 2019.
"Penambahan jumlah KPM ini sebagai wujud peningkatan penerapan sistem keuangan inklusif seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi. Perbankan Himbara akan mendapatkan 4 juta nasabah baru tahun ini," kata Idrus.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara non tunai.
Dengan peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan dengan bantuan non tunai berbentuk kartu bernama Kartu Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan.
Idrus mengatakan, skema bantuan sosial non tunai yang dilakukan Kementerian Sosial diharapkan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.
(Baca juga: Mensos Minta Kualitas Pangan bagi Keluarga Penerima BPNT Ditingkatkan)
"Semua akan terkoneksi sehingga bisa dipantau pergerakan perekonomian KPM melalui perbankan. Kalau yang rajin nabung kan semakin ketauan status kesejahteraannya sehingga bisa dilakukan evaluasi," kata Idrus.
Transformasi
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan, Bantuan Pangan Non Tunai merupakan transformasi dari bansos pangan rastra.
Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, sebanyak 229.835 dari 405.860 KPM telah mendapatkan bantuan senilai Rp 197,03 miliar.