Pemerintah Ingin Masyarakat Terbiasa Menabung dengan Bansos Non-tunai

Rekening tersebut akan terhubung dengan industri jasa keuangan sehingga masyarakat bisa belajar menabung.

Masyarakat juga bisa mengakses Kredit UKM dengan adanya program tersebut.

"Jadi kita mesti mengajari KPM (keluarga penerima manfaat) ini menabung. Buat kepentingan mereka dimasa depan," ujar Idrus melalui siaran pers, Kamis (15/2/2018).

Hal tersebut disampaikan Idrus saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam penyaluran PKH di Gowa.

Tahun 2018, jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan bertambah dari 6 juta penerima menjadi 10 juta.

Idrus optimistis bantuan sosial non tunai efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di tahun 2019.

"Penambahan jumlah KPM ini sebagai wujud peningkatan penerapan sistem keuangan inklusif seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi. Perbankan Himbara akan mendapatkan 4 juta nasabah baru tahun ini," kata Idrus.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara non tunai.

Dengan peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan dengan bantuan non tunai berbentuk kartu bernama Kartu Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan.

Idrus mengatakan, skema bantuan sosial non tunai yang dilakukan Kementerian Sosial diharapkan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.

"Semua akan terkoneksi sehingga bisa dipantau pergerakan perekonomian KPM melalui perbankan. Kalau yang rajin nabung kan semakin ketauan status kesejahteraannya sehingga bisa dilakukan evaluasi," kata Idrus.

Transformasi

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan, Bantuan Pangan Non Tunai merupakan transformasi dari bansos pangan rastra.

Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, sebanyak 229.835 dari 405.860 KPM telah mendapatkan bantuan senilai Rp 197,03 miliar.

Sedangkan untuk Kabupaten Gowa sebanyak 32.591 KPM telah mendapatkan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dengan nilai Rp 21,5 miliar.

Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia. Sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah.

"KPM ini terus diberikan edukasi mengenai layanan perbankan karena banyak yang masih berpandangan bahwa uang mereka akan habis. Nah disini perlunya peran pendamping PKH untuk melakukan edukasi terus menerus," kata Harry.

Tahun ini, ada 10 juta Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan 1,2 juta Kelompok Penerima Manfaat BPNT.

Secara nasional, kata Harry, bantuan yang telah dicairkan untuk penyaluran tahap I pada bulan Februari senilai Rp 4,75 triliun bagi 9.5 juta KPM tersebar di 34 Provinsi dan 514 kab/kota.

Sisanya masih dalam proses validasi dan pengajuan pencairan ke Kementerian Keuangan, terutama daerah sulit seperti Papua dan Kepulauan Maluku.

Khusus Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun ini Kementerian Sosial menggelontorkan bansos PKH senilai 589,7 miliar rupiah bagi 311.997 KPM.

Sedangkan untuk Kabupaten Gowa mendapatkan Rp 48,3 miliar untuk 25.578 KPM. Untuk Bansos Pangan Rastra, Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan 393,4 miliar rupiah untuk 405.860 KPM.