Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Matangkan Sistem Bansos Terintegrasi Satu Kartu

Kompas.com - 25/07/2017, 19:22 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan bahwa tiga bantuan sosial (bansos) akan disalurkan melalui satu kartu, yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Tiga bansos tersebut adalah bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, dan bantuan gas elpiji 3 kilogram.

Namun, untuk listrik, tetap disalurkan melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Hal ini disampaikan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa seusai rapat koordinasi tingkat menteri di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2017).

"Rakor Menko kali ini sebetulnya ingin mengambil kesepakatan tentang kesiapan mekanisme sistem bansos non tunai melalui KKS, apakah sudah siap mengitegrasikan PKH, Bantuan pangan, dan LPG 3 kg," kata Khofifah.

Baca: Pemerintah Akan Integrasikan Bansos Nontunai dalam Satu Kartu

Turut hadir dalam rapat tersebut di antaranya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dan Wakil Menteri Keuangan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Khofifah menjelaskan, sistem bantuan yang terintegrasi dalam satu kartu ini sudah diuji coba mulai Juni 2016 lalu.

Setelah sistem ini ditetapkan, selanjutnya sedang dilakukan penghitungan jumlah penerima dan total bantuannya.

Ia mengatakan, ada 25,7 juta rumah tangga yang akan dapatkan bansos elpiji 3 kilogram.

Selain itu, ada 15,5 juta rumah tangga yang terdata akan menerima bantuan pangan, dan ada 10 juta penerima PKH.

Menurut dia, data tersebut akan selesai pada November 2017.

Ke depannya, sistem ini juga diterapkan bertahap ke sejumlah daerah.

"Misalnya tahap pertama dilakukan di Pulau Jawa pada Januari. Bulan berikutnya Februari (Jawa) plus Sumatera. Maret (Jawa, Sumatera) plus Kalimantan atau Sulawesi, sehingga tahapan ini bisa memastikan semua program running well," kata Khofifah.

Kompas TV Indikasi dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh Cak Budi terhembus hingga telinga Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com