Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/11/2017, 16:30 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) menyiapkan layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Layanan ini tersedia untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Layanan ini kami siapkan menuju penyaluran bansos non tunai PKH dan BPNT untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (25/11/2017).

Nomor telepon yang disiapkan untuk layanan informasi dan pengaduan adalah BNI 1500046, BRI 1500017, Bank MANDIRI 14000, BTN 1500286, dan  Call Center PKH Kementerian Sosial di nomor 1500299. 

Penyaluran bantuan sosial secara nontunai telah dimulai sejak November 2016. Program ini dinilai sebagai lompatan besar dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dua fitur layanan yang tertanam dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) memungkinkan masyarakat bisa menabung dan mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.  

Melalui bansos nontunai, penerima manfaat yang dulu harus mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos dan harus mengantre lama karena waktu pengambilannya bersamaan.

Kini melalui sistem perbankan akan terlayani jauh lebih efektif. Penerima bisa mengakses melalui ATM bank pemerintah, serta agen bank terdekat. 

Menurut Khofifah, dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, Kemensos perlu melakukan antisipasi serta respon cepat. Hal itu bertujuan agar layanan bansos non tunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas.

"Untuk itu, hadirnya layanan pengaduan ini penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi," kata Khofifah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com